MBG Ditopang Keamanan Pangan yang Makin Ketat dan Disiplin Oleh: Dhita Karuniawati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan agar manfaat program strategis tersebut tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima, tetapi juga dari jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan. Penguatan pengawasan menjadi semakin penting seiring evaluasi terhadap sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah dengan memperkuat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan dalam pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa tim Kemenkes telah turun melakukan investigasi terhadap sejumlah kasus keracunan yang dilaporkan. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, ditemukan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan. Hasil investigasi tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan MBG, terutama pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Budi, pengawasan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas program MBG. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan BGN untuk memperkuat penerapan standar higiene dan sanitasi dalam proses penyediaan makanan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memastikan seluruh SPPG memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Budi juga mengatakan bahwa BGN merespons masukan Kemenkes secara positif. Menurut dia, Kepala BGN Sudaryono telah menunjukkan komitmen untuk memastikan pemenuhan SLHS dalam waktu singkat sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya kasus serupa. Selain investigasi, Kemenkes akan memberikan pendampingan serta rekomendasi teknis kepada BGN berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan MBG tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah penerima manfaat dan kapasitas distribusi makanan. Program dengan cakupan besar membutuhkan sistem pengendalian mutu yang mampu memastikan keamanan makanan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Aspek tersebut juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko. Ia menilai keamanan pangan harus ditempatkan sebagai standar yang tidak dapat dinegosiasikan dalam pelaksanaan MBG. Menurut Heri, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat. Heri juga menilai berbagai kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai penyediaan makanan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi harus dimulai sejak pemilihan bahan pangan, penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi kepada siswa. Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.…
