Oleh : Alfisyah Kumalasari
Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan ke-6, sejak pengumuman resmi pada awal Maret. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 masih konsisten untuk selalu melakukan perbaruan situasi terkini kepada masyarakat.
Kondisi berbeda justru terlihat pada sebagian masyarakat yang cenderung mengambil sikap abai terhadap informasi tersebut. PSBB, PKM, AKB atau berbagai istilah yang terkait pembatasan aktivitas fisik dan sosial ternyata tidak penting untuk sebagian masyarakat.
Dengan mudah bisa disaksikan kerumunan masyarakat maupun wajah-wajah tanpa masker pada aktivitas sehari-hari maupun di tempat kerja.
Data statistik tentang akumulasi penderita, angka kematian hingga jumlah tenaga medis yang gugur seakanakan tidak berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang melalaikan protokol kesehatan.
Baca juga: RUPS PLN mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Plt Direktur Utama
Perilaku masyarakat yang kita saksikan ini seakan-akan tidak mengherankan bila kita amati pada contoh tentang rendahnya kepatuhan masyarakat pada berbagai aturan hukum maupun sosial lain.
Pada era media sosial saat ini dapat kita saksikan bahwa anjuran untuk tidak mengikuti aturan bahkan dapat disebarkan oleh banyak sosok influencer dan tokoh selebritas dengan banyak pengikut (follower).
Sepertinya makin lama pandemi berlangsung, juga berpotensi menaikkan hoaks maupun ketidakpercayaan masyarakat pada penyakit ini.
Di tengah situasi pandemi, para ahli sedang berusaha mengembangkan vaksin Covid-19.
Penemuan vaksin menjadi sangat penting, karena secara teori virus merupakan jenis mikroorganisme yang belum bisa dibunuh dengan obat seperti pada bakteri. Upaya pengobatan saat ini juga masih bersifat empirik dan sangat tergantung pada pengalaman dokter maupun kondisi pasien.
Proses penantian yang dapat berlangsung lama ini menuntut komitmen dari masyarakat, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.
Keputusan pemerintah mengizinkan aktivitas ekonomi masyarakat untuk berjalan secara bertahap mestinya dipahami sebagai tindakan yang tetap memiliki risiko tinggi pada kesehatan masyarakat. Saat ini aspek ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipandang secara parsial.
Keduanya saling membutuhkan. Pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat dengan melakukan karantina wilayah secara ketat dan lama. Sebaliknya, ekonomi juga tidak akan mungkin berjalan pada masyarakat yang sedang sakit.
Apabila bercermin pada pelaksanaan PSBB waktu lalu, masih banyak masyarakat yang bingung atau belum paham terhadap penerapan protokol kesehatan, maka perlu diperbaiki dengan saling mengingatkan juga bisa melalui pendekatan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat atau sosok yang dipercaya.
Para pemuka agama, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, sampai ketingkat paling bawah perlu secara rutin diberi pengarahan tentang perlunya penerapan protokol kesehatan. Mereka perlu disadarkan untuk dapat membedakan antara mitos dan fakta terhadap Covid-19.
Jika para tokoh masyarakat tersebut sudah memiliki keyakinan yang benar terhadap protokol kesehatan, mereka akan menaburkan keyakinan itu kepada para pengikut, anggota-anggota, atau warganya.
Hal seperti itu menjadi lebih mudah dan cepat dalam memahamkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari Covid-19.
Peran media juga cukup signifikan dalam meliterasi publik perihal penerapan protokol kesehatan.
Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi kesehatan agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan-keputusan terkait kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya—peran yang sama pentingnya dengan peran dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
Dalam kasus gawat darurat dan epidemi, media berperan penting sebagai penyambung lidah antara pemerintah ataupun tenaga kesehatan dengan masyarakat dengan melaporkan berita terbaru dan informasi penting terkait penanganan maupun pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat individu.
Tidak kalah penting, media juga berperan sebagai faktor pemungkin (enabling factor) untuk mendorong kebijakan berwawasan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat lewat informasi dan ajakan promosi kesehatan.
Kebijakan media dalam memutuskan berita yang layak dipublikasikan juga berkontribusi membentuk perbincangan publik. Media dapat mengarahkan terhadap hal-hal apa saja yang sepatutnya menjadi perhatian bersama.
Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
