• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Peran Pers dan Masyarakat Wujudkan Kondusivitas Jelang Pelantikan Presiden – Wapres

Peran Pers dan Masyarakat Wujudkan Kondusivitas Jelang Pelantikan Presiden – Wapres

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 13 October 2019

Ahmad Pahlevi (Penulis adalah pengamat sosial politik)

Kesuksesan Pemilu tentu membutuhkan peran banyak pihak, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja, tetapi pers juga memiliki peran pentin, karena pers merupakan mitra strategis lembaga penyelenggara dalam menyukseskan Pemilu 2019 sampai pada pelantikan.

Kita tentu mengetahui bahwa Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti, potensi kerawanan masih mungkin terjadi, apalagi ketika ada aksi demo yang ditunggangi oleh kelompok tertentu yang ingin menggagalkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya Pers berkepentingan sebagai media yang dapat mengantarkan peran kerja Pemerintah kepada khalayak umum.

Kemitraan tersebut tentu memberikan kesempatan bagi pers untuk menyampaikan informasi terkait kinerja Pemerintah baik dalam sisi penindakan maupun pencegahan tindakan inkonstitusional.

Tentunya, sinergi antara pemerintah dengan pers dapat disinergikan melalui beberapa kegiatan yang saling menguntungkan.

Pers juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan diskusi publik yang membahas terkait isu demokrasi di Indonesia, atau hal lainnya yang bersifat edukatif dengan tema kepemiluan, seperti lomba karya tulis.

Maraknya berbagai provokasi dan hate speech di media sosial, tentu harus diimbangi dengan pers yang memberikan pemberitaan yang menyejukkan.

Saat ini Indonesia memang telah merdeka, tak ada lagi penjajahan dengan ancaman senjata seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Pers ataupun Media tentu memiliki peran dalam menjaga kondusifitas jelang pelantikan, namun media yang tidak bertanggungjawab juga bisa menjadi senjata yang mematikan, bahkan bisa menghancurkan persatuan bangsa yang sudah susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan.

Tak dipungkiri informasi yang tersedia juga memberikan berita yang tidak meneduhkan, melainkan menggiring masyarakat untuk menerima berita dari sisi kehebohan saja, tanpa melihat substansi dari konten yang dimaksudkan.

Sampai kapanpun media harus mengambil peran dalam menjaga kestabilan politik nasional, karena seperti selayaknya makanan, jika informasi yang diberikan adalah informasi yang sarat gizi, tentu pihak penerima produk media berupa berita maupun informasi, akan dapat menyikapi pemberitaan tersebut dengan bijak.

Pelantikan Jokowi periode kedua sebagai presiden ke – 7 Indonesia dijadwalkan akan digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada 20 Oktober 2019.

Acara tersebut juga menandai secara resmi dimulainya masa jabatan kedua bagi Joko Widodo sebagai Presiden dan masa jabatan pertama Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menjelang pelantikan nanti, ada baiknya kita berdoa dan berharap agar periode selanjutnya dapat menjadikan Indonesia semakin maju dan semakin kuat, serta amanah sehingga pemerataan kesejahteraan akan dapat segera terwujud. Hal ini tentu dapat kita lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Dukungan terhadap pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan bentuk apresiasi terhadap konstitusi negara. Pemilu sudah berlalu, kedua capres juga sudah saling bertemu, lantas untuk apa kita berseteru?

Sementara itu, berbagai elemen pendukung sedang menyiapkan proses pengawalan jelang pelantikan, setelah sejumlah pemimpin maupun pendukung bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Sikap kelompok yang secara masif memiliki keinginan untuk menggagalkan pelantikan, tentu harus selalu diantisipasi. Jangan sampai mereka berbuat kegaduhan dan keonaran yang dapat menyusahkan banyak pihak.

Dukungan terhadap pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin juga digelorakan oleh Gerakan alumni UI, yang mana mereka menyatakan akan tetap dan terus konsisten mendukung dan mengawal Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pihaknya juga akan menentang tindakan inkonstitusional dan tindakan tercela.

Mereka juga menghimbau kepada semua pihak, termasuk kalangan UI sendiri dan sahabat-sahabat alumni lainnya, untuk menghormati hasil pemilu, karena hasil tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya menjelaskan bahwa dukungan dan kawalan gerakan alumni UI untuk Jokowi dan Ma’ruf Amin ditegaskan berdasarkan manifesto gerakan yang berikrar menjunjung hak setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas.

Masyarakat dan Media tentu punya peran yang tak bisa dipandang sebelah mata, keduanya haruslah berjalan beriringan dalam mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2004 sebagai amanah konstitusi. Jangan sampai ada pihak yang ingin bermain ‘kotor’ jelang maupun saat pelantikan nantinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam MIMIKA – Kekerasan yang diduga…

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.