• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Energi»Penyesuaian Harga BBM Pastikan Efisiensi APBN

Penyesuaian Harga BBM Pastikan Efisiensi APBN

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 29 August 2022

Penyesuaian Harga BBM Pastikan Efisiensi APBN

Oleh : Aulia Hawa

Penyesuaian harga BBM subsidi menjadi sangatlah penting untuk dilakukan oleh Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan untuk bisa mewujudkan pengelolaan APBN yang jauh lebih efisien demi menjaga kokohnya perekonomian Tanah Air dan bisa terhindar dari risiko resesi.

Upaya Pemerintah untuk mampu bertahan di tengah banyaknya terjangan tsunasi global seperti adanya pandemi Covid-19, termasuk juga konflik geopolitik Rusia dan Ukraina hingga ancaman inflasi serta resesi yang menghantam Amerika Serikat ternyata membuat Indonesia masih terbilang cukup kuat untuk menghadapi itu semua.

Hal tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah nyatanya memang sangatlah efektif dan membuahkan hasil.

Meski begitu, ternyata ada harga yang harus dibayarkan, yakni mengenai beban anggaran negara yang terus memaksa bangsa ini untuk terus mengeluarkan dana yang tidak bisa dikatakan kecil angkanya.

Masyarakat Indonesia sendiri memang terkenal sebagai masyarakat yang memiliki konsumsi BBM yang tidaklah sedikit, maka Pemerintah juga terus menganggarkan subsidi BBM tersebut bahkan terus membengkak, yang mana sebelumnya hanya Rp 502 triliun hingga menjadi Rp 658 triliun.

Pengamat Politik Ekonomi, Kapitra Ampera menyatakan bahwa negara harus bisa menyiapkan subsidi untuk berbagai macam hal, termasuk yang paling banyak dianggarkan adalah demi bisa mengendalikan dan memutus mata rantai pandemi Covid-19, akhirnya APBN yang digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp 690 triliun.

Sudah ada hampir Rp 1.400 triliun APBN dikeluarkan oleh Pemerintah hanya untuk melakukan subsidi. Padahal di sisi lain, kebutuhan negara sendiri masih sangatlah banyak, utamanya belakangan fokus Pemerintah ingin segera kembali bangkit dan pulih dengan mempercepat pemulihan perekonomian nasional, tentu hal tersebut juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Maka dari itu, apabila tidak dikelola dengan bijak dan penuh kehati-hatian, maka bisa saja Indonesia akan terjebak ke dalam ancaman resesi ekonomi yang bahkan mungkin jauh lebih parah dari negara-negara lain. Untuk itu, dirinya benar-benar mengimbau kepada Pemerintah supaya bisa terus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran negara.
Sebagai informasi, Pemerintah sendiri sebelumnya sudah merencanakan adanya subsidi BBM hingga 1,5 juta per kilo liter (KL) dalam satu bulan, akan tetapi karena konsumsi masyarakat yang memang sangat tinggi, maka subsidi tersebut belumlah cukup hingga terus membengkak menjadi 2,5 juta per KL.
Mengenai subsidi yang terus ditambah oleh Pemerintah tersebut, sekitar 80 persen dari subsidi yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke atas (mampu secara finansial). Padahal seharusnya subsidi BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.
Ditambahkannya, jika subsidi tersebut terus dilakukan dan masih banyak masyarakat mampu yang menikmatinya tanpa segera dilakukan evaluasi mengenai kenaikan harga BBM subsidi, maka negara ini akan mengalami turbulensi ekonomi dan politik. Dengan berbagai risiko buruk yang bisa saja terjadi, maka dengan tegas Kapitra Ampera menyatakan bahwa kenaikan harga BBM subsidi merupakan suatu keniscayaan demi bisa menyelamatkan perekonomian Bangsa.
Salah satu jalan keluar terbaik untuk bisa meminimalisir segala risiko tersebut menurutnya adalah dengan menekan anggaran subsidi BBM menjadi seminimal mungkin. Pasalnya jika Pemerintah mampu lebih jauh menekan anggaran negara untuk subsidi BBM ini, maka negara akan mampu bertahan dan problem pengelolaan keuangan bisa dengan secara maksimal, efisien dan efektif diatasi.
Efisiensi memang menjadi suatu hal yang sangat penting, salah satunya adalah dengan melakukan subsidi pada sasaran yang tepat. Itu semua harus mampu dilakukan oleh Pemerintah dan memang saat ini terus menjadi prioritas negara. Selain itu, data menunjukkan kalau sejatinya harga BBM yang terdistribusi di Indonesia sekarang sebenarnya masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan di negara lain. Maka efisiensi APBN menjadi faktor penentu untuk bangsa ini agar tetap bertahan.
Dengan kata lain, apabila Indonesia ingin terus mampu bertahan di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, maka sangat penting adanya efisiensi APBN. Jangan sampai niat awal Pemerintah untuk memberikan subsidi BBM justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu, sehingga penyesuaian kembali harga BBM menjadi sangat penting untuk dilakukan.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Perlindungan Kesehatan, Pendidikan, dan Bansos Disiapkan bagi Korban Karhutla

August 21, 2026

Penertiban Koperasi Merah Putih Bukti Pemerintah Serius Benahi Program

August 21, 2026

Perlindungan Kesehatan, Pendidikan, dan Bansos Disiapkan bagi Korban Karhutla

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Perlindungan Kesehatan, Pendidikan, dan Bansos Disiapkan bagi Korban Karhutla Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan…

Penertiban Koperasi Merah Putih Bukti Pemerintah Serius Benahi Program

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Penertiban Koperasi Merah Putih Bukti Pemerintah Serius Benahi Program Oleh: Hanan Alfawaz Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan…

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi 

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi  Oleh: Aziz Rahman  Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membentuk lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan masyarakat mengelola kebutuhan, produksi, distribusi, dan pembiayaan secara lebih mandiri. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih layak dipandang sebagai infrastruktur kedaulatan ekonomi yang dibangun dari tingkat paling dekat dengan rakyat. Gagasan tersebut memperoleh momentum kuat setelah pemerintah mempercepat pembangunan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin koperasi berhenti sebagai gagasan, melainkan segera hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi. Fungsinya dapat mencakup toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan konsep tersebut, koperasi diarahkan menjadi simpul ekonomi yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aktivitas produksi di wilayahnya. Presiden Prabowo juga melihat koperasi sebagai cara memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah bukan pihak yang anti terhadap pasar. Namun, mekanisme pasar tetap perlu diawasi karena dapat mengalami distorsi dan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, keberadaan koperasi di tingkat desa menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan jalur distribusi yang lebih sehat. Sudut pandang tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan rantai pasok. Petani dan pelaku usaha desa sering menghadapi jarak panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi penyerapan hasil produksi. Dengan model tersebut, nilai ekonomi yang selama ini banyak bergerak di luar desa dapat lebih banyak berputar di dalam desa. Presiden Prabowo juga menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika koperasi mampu membeli hasil produksi masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok, serta memberikan akses pembiayaan, aktivitas ekonomi desa tidak hanya bergantung pada transaksi dari luar wilayah. Desa memiliki instrumen untuk mengelola sebagian kebutuhan dan potensinya sendiri. Presiden bahkan memproyeksikan program tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi yang besar di desa sekaligus memperkuat penyaluran barang subsidi.…

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi Oleh: Aziz Rahman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.