Penyerahan Dana Penertiban Kawasan Hutan Perkuat Komitmen Jaga Kekayaan Negara

Penyerahan Dana Penertiban Kawasan Hutan Perkuat Komitmen Jaga Kekayaan Negara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu.

Penyerahan tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional.

Dana sebesar Rp10.270.051.886.464 itu berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan dan penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dalam kegiatan tersebut, tumpukan uang triliunan rupiah turut dipajang sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Selain penyerahan dana, dilakukan pula penyerahan aset negara berupa kawasan taman nasional hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 2,37 juta hektare dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Selanjutnya, perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH juga diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolaan lanjutan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan penyelamatan dana negara tersebut. Ia menegaskan bahwa dana Rp10 triliun merupakan bukti nyata yang harus diketahui masyarakat luas karena dapat dimanfaatkan langsung untuk kepentingan rakyat.

“Laporan dari Menteri Kesehatan, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto dan selama puluhan tahun banyak yang belum diperbaiki. Dengan Rp10 triliun ini artinya kita bisa menyelesaikan renovasi 5.000 puskesmas,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, masih banyak fasilitas umum seperti sekolah, layanan kesehatan, hingga transportasi di daerah terpencil yang membutuhkan perhatian serius.

Ia menekankan bahwa penyelamatan keuangan negara menjadi langkah penting agar masyarakat di seluruh daerah dapat merasakan pembangunan yang merata.

“Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling,” tegasnya.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengatakan penyerahan dana tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Satgas PKH kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan itu menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan kedaulatan hutan dan mencegah kebocoran kekayaan alam Indonesia.

“Tumpukan uang ini bukan sekadar seremonial, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH dalam melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang kolaboratif,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, Pitra Romadoni Nasution, menilai keberhasilan penyelamatan keuangan negara tersebut menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum berbasis pemulihan aset dan memperkuat kehadiran negara dalam menjaga kepentingan publik.

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By 0

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

All Rights Reserved © 2025