Penyederhanaan Birokrasi Wujudkan Profesionalitas ASN

Oleh : Arif Apriyanto

Dalam membentuk birokrasi yang lebih lincah, berintegritas dan profesional, pemerintah tengah gencar merencanakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya dukungan masyarakat maka hambatan program tersebut dapat teratasi.

Prioritas pembangunan negara memang mempunyai banyak pos-pos yang harus diperhatikan secara detil. Terlebih dalam tujuan kemajuan suatu negara, yang tidak bisa lepas dari peran aparatur pemerintah. Di Indonesia sendiri sangat populer dengan sebutan negara hyper regulasi.

Tak hanya UU-nya yang dinilai alot, namun juga menghambat perkembangan sejumlah sektor. Dampaknya yang paling nyata ialah, lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang seringkali berada dalam status stagnan.
Seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu terkait penyederhanaan birokrasi.

Yang mana akan meringkas eselonisasi hingga menjadi dua klasifikasi saja. Sementara dua jabatan sisanya akan dialihkan menjadi jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Atau bahkan digantikan dengan menggunakan teknologi robot artificial intelligence. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pemerintah.

Sejalan dengan pernyataan Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan mempercepat akselerasi penyederhanaan jabatan di birokrasi. Tahun ini pengalihan jabatan dari struktural ke fungsional ditargetkan akan paripurna.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menerangkan, penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mempercepat pengambilan keputusan. Yang nantinya akan terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik.

Dirinya mengungkapkan akselerasi penyederhanaan birokrasi ini akan melalui lima tahapan. Yang pertama, proses identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kedua, perihal pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Tahap ketiga ialah pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terkena penyederhanaan birokrasi.

Selanjutnya, langkah keempat adalah penyelarasan atas tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Terakhir, adalah penyelarasan kelas jabatan administrasi menuju jabatan fungsional.

Meski penyederhanaan birokrasi ini akan dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, namun dikatakan ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan. Tentu, pengecualian tersebut dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatannya.

Tjahjo merincikan, jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan ialah yang mempunyai tugas beserta fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran maupun pengguna barang atau jasa.

Untuk jabatan lain yang tidak bisa dialihkan adalah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan legalisasi, otoritas, pengesahan, persetujuan dokumen, maupun kewenangan kewilayahan. Termasuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian atau lembaga kepada Menteri PANRB.

Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi, Tjahjo juga mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah guna melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini ditengarai tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang mana ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, beserta para Wali kota dan Bupati. Yang berkaitan tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Surat Edaran tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam upaya penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi ini memang dinilai sebagai salah satu langkah untuk merevitalisasi sistem yang sedari kolonial Hindia-Belanda telah diberlakukan. Sistem ini memang terkenal kaku, alot dan terlalu hierarki. Sehingga makin kesini pelaksananannya dianggap menghambat kinerja aparatur pemerintahannya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku sepakat jika kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dapat berdampak pada efisiensi serta penghematan anggaran negara.

Kepala Biro Humas BKN, Mohamad Ridwan menjelaskan pihaknya belum mendapat arahan lebih lanjut dari Presiden terkait efisiensi tersebut. Namun ia menegaskan bahwa BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian di Indonesia secara nasional, sangat setuju dan mendukung jika terdapat usaha guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Ia pun menilai, hal yang paling terlihat adalah dampak secara finansial dengan efisiensi pejabat struktural akan bisa mengurangi tunjangan struktural meski tidak banyak namun tetap berdampak.

Jika dilihat dari fakta diatas, kenyataannya memang birokrasi Indonesia harus diperbarui. Bukan hanya akan meningkatkan kinerja, namun juga dapat berdampak pada anggaran keuangan negara. Sehingga, pos-pos pengeluaran yang dinilai tak penting dapat dihilangkan. Mari dukung pemangkasan birokrasi agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan Indonesia yang berdaya saing dan sistem pemerintahan yang makin sehat.

Penulis adalah pengamat sosial politik

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025