Penyaluran KUR Akan Diperluas Lewat Koperasi Merah Putih

Penyaluran KUR Akan Diperluas Lewat Koperasi Merah Putih

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi yang tergabung dalam program tersebut.

“Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono.

Kebijakan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di perdesaan melalui koperasi. Kehadiran KDKMP sebagai mitra penyalur diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh modal kerja maupun pembiayaan usaha produktif. Dengan akses pembiayaan yang semakin dekat dengan masyarakat, aktivitas ekonomi desa diyakini akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

 

Ke depan, KDKMP akan berperan sebagai mitra perbankan dalam penyaluran KUR melalui skema channeling sehingga layanan pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah menilai koperasi memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.

 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa KDKMP akan menjadi kanal distribusi berbagai program pemerintah, termasuk KUR.

 

“Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP,” ujar Ferry Juliantono dalam acara Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta.

 

Selain menyalurkan KUR, KDKMP juga akan melayani pembiayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bagi pelaku usaha ultramikro. KDKMP turut dikembangkan sebagai outlet layanan perbankan, khususnya bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

 

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP. Komoditas seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan beras akan disalurkan melalui koperasi guna memastikan distribusi yang lebih efektif dan tepat sasaran..

 

“Nah ini insyaallah akan dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi,” kata Ferry.

 

Penguatan fungsi KDKMP merupakan bagian dari strategi pemerintah menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui akses pembiayaan, penyaluran bantuan, distribusi barang bersubsidi, dan layanan perbankan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By 0

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

All Rights Reserved © 2025