Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan dalam Sidang AIPA ke-44

Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan dalam Sidang AIPA ke-44

Oleh: Fathya Meidiana

DPR RI menekankan pentingnya adanya pembangunan yang berkelanjutan di seluruh kawasan negara ASEAN. Hal tersebut menjadikan momentum pelaksanaan Sidang AIPA ke-44 yang dihelat di Jakarta sebagai upaya untuk menjadikan pertumbuhan seluruh negara di Asia Tenggara bisa menjadi merata dan setara tanpa adanya ketimpangan satu sama lain.

Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI), Putu Supadma Rudana menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Umum ke-44 Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 2023 mendatang akan membahas beberapa hal yang sangat penting.

Beberapa hal penting yang akan dibahas dalam agenda pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-44 mengenai Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah agar negara-negara di wilayah Asia Tenggara itu mampu untuk menjadi episentrum bagi bagaimana pertumbuhan dan juga tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau biasa disebut dengan sustainable development goals (SDGs).

Dalam pelaksanaan sidang tersebut, nantinya juga akan dibahas mengenai persoalan kesejahteraan, masyarakat hingga planet seperti yang telah digagas, yakni pembahasannya seputar prosperity, people, and planet. Berbeda halnya dengan adanya pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan fokus bahasannya pada episentrum ekonomi, namun kali ini fokus bahasan akan menjadi jauh lebih kompleks.

Karena fokus bahasan dalam pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-44 itu sangat luas yakni hingga menyangkut kesejahteraan, masyarakat serta lingkungan, maka tidak bisa diremehkan bagaimana peranan yang dimiliki serta visi dari parlemen menjadi sangat penting pula. Besaran peranan itu untuk bisa terus mendorong agar pihak pemerintah terus mengupayakan segala daya dan upayanya, bukan hanya mengenai persoalan bisnis semata, namun juga bisa melihat suatu permasalahan dengan banyak sudut pandang yang out of the box sehingga akan melahirkan sebuah kebijakan atau usulan ketentuan yang melampaui konsep pada umumnya.

Pada pelaksanaan Sidang Umum ke-44 AIPA yang dihelat di Jakarta itu tentunya juga sekaligus mampu menjadi sebuah momentum emas yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya sebagai paru-paru dunia, yakni sebagai sebuah negara yang memang sangat berfokus pada perhatian lingkungan. Termasuk pula bangsa ini selaku ketua dan tuan rumah pelaksanaan agenda forum antar parlemen di ASEAN itu akan menagih bagaimana komitmen para negara maju terhadap adanya pendanaan untuk bisa mengatasi perubahan iklim.

Sebagai informasi, pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC yang diselenggarakan di Denmark pada tahun 2009 silam lalu, seluruh negara-negara maju di dunia memiliki komitmen untuk bertujuan secara kolektif mampu melakukan mobilisasi hingga senilai 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahunnya dimulai pada tahun 2020 untuk bisa mewujudkan aksi penyelesaian isu iklim di negara berkembang, yakni dengan melakukan aksi mitigasi perubahan iklim dan transparansi akan pelaksanaannya.

Dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan bagi negara-negara di ASEAN, tentunya pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-44 sendiri wajib untuk disertai dengan adanya pengimplementasian konsep akan ekonomi hijau (green economy). Selain itu, harus mampu dipastikan pula bagaimana seluruh kawasan ASEAN siap untuk menuju transisi hijau serta masyarakatnya mampu mendapatkan dukungan secara inklusif dalam peningkatan ekonomi mereka.

Seluruh hal tersebut memang menjadi sebuah rangkaian yang sangat penting untuk bisa dilakukan dan diupayakan karena kegiatan ekonomi memang hendaknya mampu untuk dilakukan secara berkelanjutan. Ketepatan perencanaan akan mampu mencegah terjadinya ketimpangan antar negara di ASEAN, seperti misalnya hanya salah satu negara saja yang memiliki pertumbuhan tinggi sedangkan lainnya mengalami pertumbuhan rendah.

Untuk itu, yang terpenting juga adanya penegasan dan adanya pengawalan atau penjagaan terhadap pelaksanaan ekonomi hijau yang berkelanjutan, baik itu dalam satu negara maupun dalam satu kawasan di ASEAN. Seluruhnya memang hendaknya mampu untuk terus dikawal secara bersama-sama dengan melibatkan semua anggota di Asia Tenggara.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa terdapat pesan sangat penting dari AIPA, mulai dari bagaimana soal isu perdamaian hingga ekonomi hijau berkelanjutan. Selaku pimpinan parlemen di Indonesia dan juga menjadi ketua dalam pelaksanaan forum internasional itu, dirinya menegaskan akan secara bersama-sama dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan juga kemakmuran di wilayah kawasan.

Dengan adanya upaya dan komitmen yang sangat kuat untuk terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di seluruh negara kawasan ASEAN sehingga tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan negara menjadi sangat penting untuk terus dilakukan oleh semua pihak. Pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-44 menjadi momentum emas bagi Indonesia selaku tuan rumah untuk menagih janji para negara maju lainnya di dunia dalam mewujudkan hal tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025