• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Keuangan»Pengamat : Penyesuaian Harga BBM Tak Akan Picu Resesi di Indonesia

Pengamat : Penyesuaian Harga BBM Tak Akan Picu Resesi di Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 23 September 2022

Pengamat : Penyesuaian Harga BBM Tak Akan Picu Resesi di Indonesia

Setelah pemerintah secara resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sejumlah pengamat menilai bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan sama sekali tidak akan menimbulkan resesi pada perekonomian Indonesia.

Pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat wajar dan masuk akal. Pasalnya, keputusan tersebut diambil guna menyesuaikan dengan kondisi geopolitik global yang masih tak kunjung stabil, lantaran konflik Rusia dan Ukraina yang belum berakhir.

Karena ada gejolak geopolitik itu, tentu berdampak juga pada rantai pasok dunia terutama energi. Maka dari itu, dengan seluruh ketidakstabilan yang terjadi, Prof. Imron Cotan menilai bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah menjadi beralasan kuat.

“Penyesuaian harga BBM wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” katanya.

Selain itu, upaya pemerintah dengan menyesuaikan harga BBM juga dilakukan agar bisa mempertahankan kekuatan APBN yang sudah jebol akibat subsidi BBM yang selama ini sangat banyak terbuang.

Namun, untuk mempertahankan kekuatan fiskal nasional dan menjaga daya beli masyarakat, serta agar inflasi tidak terlalu tinggi melonjak, pemerintah pun mengimbanginya dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki potensi sampai terjerumus ke fase resesi.

Menurutnya, dengan kondisi geopolitik yang masih panas, inflasi akan tetap terjadi karena harga-harga akan meningkat, tapi Indonesia tidak akan terlalu terjerumus sampai ke tahap resesi.

“Geopolitik ketidakpastian akan meningkat sehingga harga-harga dan dorongan inflasi akan makin tinggi dalam enam bulan kedepan, trennya meningkat,“ jelas Berly.

Pria yang juga menjabat sebagai Dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI tersebut mengimbau supaya pemerintah tetap mampu menjaga stabilnya harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, jika memang inflasi masih terus terjadi, menurutnya Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan.

“Karena kalau inflasi tinggi, nilai rupiah secara riil turun, kalau selisih terlalu jauh dengan Dollar atau Euro, _capital outflow_ Rupiah bakal melemah, BI akan terpaksa untuk menaikkan suku bunga,” jelas Berly.

Bukan hanya itu, cara lain yang bisa tetap mempertahankan kekuatan ekonomi Indonesia menurutnya adalah dengan terus menjaga aktivitas ekspornya.

“Kita lihat tahun ini, sumber pertumbuhan yang besar adalah ekspor, jadi kalau daya beli barat berkurang, maka ekspor berkurang dan pertumbuhan kita bisa terpengaruh,“ ungkap Berly.

Verval Koperasi Merah Putih Dipercepat Tanpa Mengabaikan Standar Kelayakan

September 30, 2026

Pemerintah Pastikan Verval Koperasi Merah Putih Tentukan Status Layak Operasional

September 30, 2026

Verval Koperasi Merah Putih Dipercepat Tanpa Mengabaikan Standar Kelayakan

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Verval Koperasi Merah Putih Dipercepat Tanpa Mengabaikan Standar Kelayakan Oleh: Antonius Utomo Pemerintah terus mempercepat…

Pemerintah Pastikan Verval Koperasi Merah Putih Tentukan Status Layak Operasional

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Pemerintah Pastikan Verval Koperasi Merah Putih Tentukan Status Layak Operasional Jakarta – Pemerintah terus memperkuat…

Verifikasi dan Validasi Koperasi Merah Putih Dikebut, Pemerintah Targetkan Belasan Ribu Titik Rampung

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Verifikasi dan Validasi Koperasi Merah Putih Dikebut, Pemerintah Targetkan Belasan Ribu Titik Rampung Jakarta -…

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.