Pengamat Optimis Perppu Ciptaker Diperlukan Untuk Jaga Investasi

Pengamat Optimis Perppu Ciptaker Diperlukan Untuk Jaga Investasi

Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diyakini sudah sangat tepat. Sebab, aturan tersebut menjadi salah satu cara Indonesia menghadapi resesi ekonomi tahun 2023.

Terkait hal tersebut, Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan Perppu Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Menurutnya, Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situasi ekonomi global.

“Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi” kata Trubus

Selain ancaman resesi ekonomi tahun 2023, Trubus menilai, Perppu ini akan membuat Indonesia siap menghadapi situasi geopolitik sebagai dampak dari invansi Rusia terhadap Ukraina.

Tidak hanya itu, Trubus menjelaskan persoalan terkait dengan ketenagakerjaan juga sudah diakomodir dalam Perppu Ciptaker yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 tersebut.

‘’Perppu ini juga sudah mengakomodir semua persoalan ketenagekerjaan, seperti masalah upah, cuti, hak-hak pekerja, dan lainnya,’’ sambung Trubus.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti tersebut menambahkan jika Perppu Ciptaker masih mengandung kelemahan terutama terkait masa kerja bagi pekerja kontrak atau PKWT. Dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara gamblang sampai kapan kontrak kerja itu akan berakhir.

“Tetapi memang gitu doang. Soal upah, cuti soal lain-lain sudah diatur semua. Jadi cukup mengakomodir pasal-pasal yang mengatur soal ketenagakerjaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata dia.

Menanggapi adanya protes terhadap Perppu Ciptaker, Trubus menjelaskan hal itu wajar-wajar saja. Karena setiap munculnya kebijakan atau aturan baru, akan muncul dinamika.

“Kalau ada yang tidak setuju, itu wajar saja. Setiap adanya aturan baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Ini namanya demokratis ada yang setuju dan tidak setuju,” pangkas Trubus.

*