Pengamat Ekonomi Pangan: Manfaatkan Dan Dukung Momentum Presidensi G20, Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia

Pengamat Ekonomi Pangan: Manfaatkan Dan Dukung Momentum Presidensi G20, Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia

Pengamat Ekonomi Pangan Razikin Juraid mendorong pemerintah untuk membuka keran ekspor bahan pangan Indonesia yang surplus tiga tahun terakhir ini, dirinya juga berharap Indonesia memanfaatkan presidensi G20 melakukan diplomasi ekspor pangan Indonesia kepada negara-negara keanggotaan G20.

“Pemerintah mendorong terutamanya kepada negara-negara G20 untuk membuka diri menerima ekspor pangan dari Indonesia karena soal pangan ini adalah soal isu kemanusiaan sebagai kebutuhan dasar umat manusia. Saya kira negara-negara G20 harus membuka diri untuk menerima ekspor dari Indonesia,” jelas Razikin yamg juga pegiat pertanian.

Lebih jauh Razikin mengatakan, saat ini Kementerian Pertanian menjadi leading sektornya dan tentu ada juga Kementerian BUMN yang juga perlu diapresiasi karena ada satu perusahan BUMN yang fokus dengan id food (industri pangan) dalam pengembangan pangan Indonesia.

“Sehingga kedepan ini kita tidak sekedar menjadi kemandirian atau ketahanan pangan, tetapi kita pelan-pelan menjadi negara yang berdaulat secara pangan, untuk itu momentum Presidensi G20 Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia sebagai pengekspor pangan” ucap Razikim yang juga Ketua Umum Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (MPN PAKAR)

Hal tersebut sesuai dengan arahan menteri BUMN Erick Thohir untuk bergotong royong membangun ekosistem di Indonesia. Langkahnya menurut Erick Thohir adalah dengan kolaborasi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Lembaga, Kementerian, swasta, UMKM, Petani. Menteri Erick pun berharap BUMN dapat berperan dalam perhelatan G20.

“Potensi sinergi sektor pangan dengan G20 dalam rangka antisipasi krisis pangan global cukup besar, diantaranya dengan pengembangan jaringan pasar internasional melalui penguatan produk-produk pangan dan peluang ekspor seperti ekspor komoditas perikanan Indonesia,”papar Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick Berharap kedepannya setelah Presidensi G20, Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan bahkan membantu negara lain yang mengalami krisis pangan. Sebab Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk pertanian dan perikanan. Harap menteri yang mengurusi usaha milik negara tersebut.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025