Pengalihan Subsidi BBM ke BLT Sesuai dengan Perintah Agama

Pengalihan Subsidi BBM ke BLT Sesuai dengan Perintah Agama

Oleh : Zakaria

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Pemberian bantuan ini rupanya telah sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti yang diungkapkan oleh Fahrur Rozi selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, dirinya menilai bahwa subsidi untuk masyarakat miskin merupakan bagian dari syariat Islam.

Fahrur mengatakan, fakir miskin dalam zakat merupakan objek utama, termasuk juga yang berkaitan dengan subsidi. Dirinya menjelaskan, secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu. Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM juga untuk membantu orang tidak mampu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud menyebutkan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan demi keberlangsungan negara dan kemaslahatan masyarakat. Dirinya menilai bahwa suatu kewajiban untuk membangun kemaslahhatan bangsa.

Maka Kebijakan Presiden sebagai pemimpin yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk membangun kemaslahatan bangsa, harus diyakini oleh semua pihak sebagai pilihan terbaik.

KH Marsudi juga menambahkan bahwa inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan sehingga kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi merupakan tindakan yang tepat. Sejauh ini memang terjadi pro dana kontra terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Namun Menurut Marsudi, nyatanya penyesuaian harga BBM telah mendatangkan kebaikan untuk dua aspek sekaligus yakni aspek masyarakat dan negara.
KH Marsudi menegaskan bahwa sejauh ini subsidi yang digelontorkan negara justru dinikmati oleh mereka yang sama sekali tidak berhak untuk mendapatkannya. Dirinya menjelaskan, bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik dari pemerintah karea memindahkan suatu pengambilan keputusan ke arah yang jauh mementingkan kemaslahatan.
Tentu sangat penting bagi pemerintah untuk melihat juga masalah-masalah lain sebagai bahan pertimbangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Tidak cukup jika hanya sekadar menjaga harga pasar saja, tetapi sebagai negara pancasila, Indonesa harus mampu memenuhi kepentingan publik terkait kebutuhan pokok.
Pada kesempatan berbeda, Tokoh Agama dari Sumatera Barat, Buya Mas’oed juga memiliki pandangan yang serupa. Dia menilai bahwa fungsi APBN seharusnya dapat dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan juga berbagai sektor seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Buya juga menegaskan bahwa subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya agar tertuju pada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Sehingga dirinya juga berharap agar masyarakat bisa mendukung penuh penyesuaian harga BBM subsidi karena hal tersebut tidak bisa dihindari.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada 12,7 juta penerima manfaat. Risma juga mengingatkan agar para penerima BLT tidak menggunakannya untuk membeli rokok, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Penyaluran BLT senilai Rp 150 ribu/bulan per keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan. Pencairan dilakukan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indarwati mengatakan pemerintah telah memberikan payung hukum dalam menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di mana dua persennya itu bisa digunakan untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.
Menkeu juga berharap agar pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga. Pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah dalam menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya. Sri menambahkan, sebagai intervensi pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam bentu Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan atau menjaga inflasinya lebih rendah dari level nasional.
Menkeu menuturkan, terkait dengan masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah di mana peranan dari para gubernur, walikota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan dan lain-lain.
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah dalam menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya. Sri menambahkan, sebagai intervensi pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam bentuk DID untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan atau menjaga inflasinya lebih rendah dari level nasional.
Pengalihan subsidi BBM tentu saja merupakan hal yang perlu dilakukan demi membangu masyarakat yang membutuhkan, selain itu subsidi BLT juga salah satu hal yang sesuai dengan perintah agama.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025