Pemulihan Ekonomi Nasional Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi

Pemulihan Ekonomi Nasional Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Aulia Hawa

Pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 baik berupa insentif kepada pengusaha maupun Bansos kepada masyarakat.

Keberadaan PEN tersebut perlu mendapat apresiasi luas karena terbukti mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh 3.69% di tengah gelombang kedua akibat varian Delta.

Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong kepercayaan diri masyarakat serta pulihnya aktivitas perekonomian.

Indikator sektor riil menunjukkan prospek yang baik di awal tahun 2022, di mana indeks keyakinan konsumen di level optimis 113,10 pada Februari 2022.

Sementara itu pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98% (yoy) dan barang modal sebesar 20,98% (yoy) di Februari 2022, serta berlanjutnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022.

Selain vaksinasi dan disiplin pengendalian pandemi, akselerasi pemulihan ekonomi 2022 juga akan ditentukan oleh respon kebijakan ekonomi yang tepat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan, upaya menjaga stabilitas harga-harga, utamanya pangan dan energi, dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi digital serta berinovasi untuk masa depan.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang saat ini dialokasikan Rp. 455,62 T, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial dan kluster penguatan pemulihan ekonomi .
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, guna mengakselerasi pemulihan sejak awal tahun 2022, pemerintah menjalankan kebijakan front loading melalui program-program PEN di antaranya melalui perpanjangan subsidi bunga KUR 3%, perpanjangan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditanggung Pemerintahh (PPnBM DTP) untuk jenis otomotif tertentu, perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan, Perluasan Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penyaluran berbagai perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.
Pada tahun 2022 ini, Indonesia juga dipercaya untuk memegang Presidensi G20, sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. Ada 3 hal yang menjadi fokus utama Indonesia yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan.
Terdapat 483 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan berbagai kegiatan Presidensi G20 tersebut diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.
Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global. Hal ini diperlukan untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan mendorong peran Perguruan Tinggi, terutama akademisi dan mahasiswa untuk kerja sama yang berkelanjutan, inklusif dan berwawasan lingkungan melalui kelompok kerja di dalam G20 yaitu Youth20 dan Think20.
Sementara itu, dari lima klaster PEN, pos perlindungan usaha menjadi yang paling tinggi dalam memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 0,25 persen. Klaster kesehatan menjadi yang tertinggi kedua dalam memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yaituu sebesar 0,17 persen. Sedangkan kepada konsumsi rumah tangga klaster tersebut memberi tambahan pertumbuhan 0,21 persen.
Pemerintah juga mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Salah satunya melalui program perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial terealisasi Rp 171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun, yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 Kabupaten atau Kota Prioritas.
Sementara program perlindungan masyarakat pada tahun 2022 memiliki pagu Rp 154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan sembako, kartu prakerja, BLT Desa, Jminan Kehilangan Perkejaan, serta antisipasi perluasan perlindingan sosial.
Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang bisa diupayakan oleh pemerintah, dengan menerapkan PEN, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan memiliki kemampuan untuk tetap bertahan di tengah pandemi.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025