Pemuka Agama Kunci Tangkal Intoleransi dan Radikalisme

Pemuka Agama Kunci Tangkal Intoleransi dan Radikalisme

Oleh : Muhammad Yasin

Kelompok radikal dan intoleran seringkali membenarkan tindakannya dengan motif agama, sehingga sangat merugikan agama tersebut. Oleh sebab itu diperlukan penguatan peran pemuka agama sebagai salah satu kunci untuk menangkal paham intoleransi dan radikalisme.

Pemuka Agama merupakan tokoh yang menjadi panutan sebagian besar masyarakat, sehingga siapapun yang dianggap sebagai pemuka agama haruslah dapat memberikan contoh dan teladan yang baik untuk masyarakat.

Dalam kesempatan pengukuhan pengurus MUI Bondowoso, Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin berharap kepada para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso agar lebih getol lagi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait masalah paham radikalisme itu seperti apa.

Bupati Bondowoso Drs.K.H. Salwa Arifin pun menginginkan MUI Bondowoso agar segera melakukan tugas pokok dan fungsinya yakni dalam bidang pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman serta lain sebagainya.

Sementara itu, Ketua MUI Bondowoso, KH Asy’ari Fasya mengaku adanya paham radikal dan intoleransi itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bondowoso saja.

Akan tetapi dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi gerakan atau paham semacam itu agar tidak berkembang. Yakni dengan duduk bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya.
Tak hanya itu, dalam mengantisipasi pihaknya juga akan turun langsung kepada masyarakat, sekolah-sekolah dan juga Pondok Pesantren di Bumi Ki Ronggo ini untuk dapat memberikan pembinaan.
Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, cara ampuh untuk menangkal ideologi radikal yakni dengan langkah preventif. Menurutnya, perlu adanya pemberian paham keagamaan yang sesungguhnya oleh pemuka agama dan terutama keluarga agar seseorang tidak tersesat cara berpikirnya.
Dirinya juga mengatakan, jangan sampai di era globalisasi ini, keluarga Indonesia disusupi paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Sehingga, menurut dia, kekuatan pemahaman agama di lingkungan keluarga harus diperkuat. Lukman mengatakan, pada hakikatnya ajaran agama adalah untuk mensejahterakan manusia, bukan untuk saling menumpahkan darah.
Lukman menilai, perlu adanya komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memerangi terorisme. Terutama dari mereka yang memiliki basis keagamaan.
Sementara itu, Habib Lutfi selaku Watimpres mengatakan lunturnya jiwa nasionalisme menjadi salah satu alasan maraknya radikalisme di kalangan milenial. Tentu tantangan ini tidak hanya menjadi tugas MUI atau BNPT saja, melainkan perlu kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat dalam membangun kualitas generasi muda agar ideologi yang bertentangan dengan konsensus bangsa tidak mudah tersusup.
Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R Ahmad Nurwakhid dalam acara Muhasabah BNPT RI dengan Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT RI dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme bersama tokoh ormas keagamaan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) yang berlangsung di Sekretariat LPOI-LPOK.
Nurwakhid mengatakan radikalisme menunjukkan adanya krisis spiritualisme. Untuk itu, masalah radikalisme dan intoleransi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan elemen bangsa ini. Dirinya meminta agar tokoh agama senantiasa memiliki sikap yang terpuji agar bisa menjadi teladan bagi para pengikutnya. Nurwakhid mengatakan, agar pemuka agama perlu menyampaikan kepada umat bahwa semua aksi radikalisme dan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apa pun tetapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang.
Ia juga mengatakan, aksi radikalisme dan terorisme hanya akan menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa. Apalagi aksi tersebut bertentangan dengan nilai dan prinsip agama yaang menjaga persatuan, perdamaian dan rahmatan lil ‘alamin.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa aksi radikal serta intoleransi hanya akan menimbulkan perpedahan antar sesama dan juga menjadi musuh negara. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan konsensus atau perjanjian bangsa ini, yakni Pancasila yang telah sah menjadi ideologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Masyarakat serta generasi muda di Indonesia memerlukan keteladanan dari para pemuka agama. Pemuka agama yang kerap menyuarakan kebencian, mengkafirkan hingga menganggap bahwa Pancasila adalah thagut tentu saja harus menjadi perhatian bagi aparat untuk memberikan tindak lanjut, jangan sampai ceramah yang bernada provokatif akan berdampak pada rusaknya hubungan antar masyarakat di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

 

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025