• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemindahan IKN Wujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan

Pemindahan IKN Wujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 2 November 2022

Pemindahan IKN Wujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan

Oleh : Zakaria

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mampu mewujudkan percepatan dan juga pemerataan sektor pembangunan di seluruh Indonesia sehingga menggeser paradigma Jawasentris yang selama ini terus dilakukan oleh pemerintah sebelum era Jokowi.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden RI, Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya merupakan sebuah negara yang besar.

Namun, sebagai negara yang memang mampu merepresentasikan hal tersebut, maka sudah selayaknya bangsa ini mampu untuk berani melangkah dan juga memiliki sebuah agenda.

Bukan sekedar agenda biasa, melainkan agenda yang dimaksud oleh Jokowi tersebut adalah sebuah agenda besar pula demi tercapainya kemajuan sebuah negara.

Maka dari itu, kemudian digagas langkah yang sangat besar dan akan berdampak panjang bagi kemajuan Indonesia, yakni adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

IKN sendiri merupakan perwujudan dari sebuah perubahan ke arah Indonesia yang jauh lebih beradab karena secara garis besar pembangunannya mengusung konsep pembangunan yang Indonesia-sentris. Maksudnya adalah, untuk menjawab seluruh tantangan yang sejauh ini dimiliki oleh Tanah Air.

Pasalnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak era presiden-presiden terdahulu, seolah pembangunan paling pesat hanya terjadi di Pulau Jawa saja, atau yang sering disebut dengan jawasentris sehingga hal tersebut menciptakan adanya kesenjangan yang sangat nyata, utamanya pada daerah-daerah pelosok yang memang selama ini terkesan kurang diperhatikan dan mendapatkan pembangunan layak pula seperti di Jawa.
Namun semenjak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, perspektif pembangunan yang jawasentris perlahan mulai dirubah dan benar-benar dialihkan menjadi sebuah pembangunan yang sangat merata tanpa hanya terpusat di satu wilayah saja, melainkan benar-benar bisa menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.
Maka dari itu, salah satu upaya untuk bisa terus mendorong adanya pemerataan agar masyarakat Indonesia bisa terbebas dari Jawasentris adalah dengan langkah yang sangat besar dan diinisiasi oleh Presiden Jokowi dengan memulai pembangunan IKN. Pasalnya dengan melakukan pembangunan IKN tersebut, maka bukan hanya pemerataan pembangunan saja yang terjadi, namun angka perekonomian di daerah pun akan menjadi lebih menyebar secara merata dan tidak hanya didominasi oleh pulau Jawa saja.
Karena suatu bangsa tidak akan mungkin bisa maju apabila ternyata masih belum terjadi sebuah pemerataan pembangunan di dalamnya. Meski misalnya terdapat sebuah wilayah yang telah mengalami kemajuan sangat pesat, tapi apabila tidak merata pembangunan yang terjadi, maka hasilnya akan sama saja, bahwa negara tersebut secara garis besar tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang maju.
Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa Indonesia sangat perlu segera melakukan keadilan ekonomi yang merata untuk seluruh masyarakat. Pasalnya di Tanah Air sendiri bahkan terdiri dari sebanyak 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau saja, sehingga memang tidak bisa apabila pusat perekonomian dan pembangunan hanya terjadi di Jawa.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, memang sangat penting adanya kesetaraan dalam pembangunan, sehingga sangat perlu dilakukan pemerataan pembangunan pula. Dalam upaya menghadirkan kesamarataan tersebut, maka Presiden menginisiasi adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sebagai informasi, data menunjukkan setidaknya sampai saat ini saja sekitar 58 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Indonesia memang sama sekali tidak bisa dipungkiri masih terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut sangatlah menunjukkan adanya ketimpangan jika dibandingkan dengan daerah lain.
Salah satu hal selain pembangunan yang memang selama ini terus dilakukan di Jawa saja, namun juga karena ternyata populasi penduduk Indonesia sendiri sebanyak 56 persen atau sekitar 149 juta jiwa bermukim di Jawa. Sehingga jelas saja akan ada banyak aktivitas perekonomian dilakukan di sana.
Mengenai hal tersebut, Pengamat sosial politik, Dahlan Wattihelu menyatakan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan memang menjadi langkah maju demi percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah terobosan dari Jokowi karena akan menyeimbangkan pembangunan yang terjadi di wilayah Timur dan Barat Indonesia.
Lebih lanjut, Dahlan juga menambahkan bahwa prospek ke depan yang dimiliki oleh IKN adalah akan bisa menjadi kota berkelanjutan di dunia. Bukan hanya itu, namun prospek lainnya yakni IKN akan menjadi penggerak ekonomi Tanah Air di masa depan dan juga akan meliputi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai macam kluster.
Beberapa klaster ekonomi baru yang dimaksud tersebut antara lain; inudtri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan Kimia dan produk turunannya serta energi rendah karbon. Terlebih, menurut pengamat sospol ini, penempatan IKN di Kalimantan sendiri sangatlah strategis untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
Adanya pemindahan IKN Nusantara, yang mana sebelumnya adalah di DKI Jakarta menjadi di Kalimantan, ternyata mampu untuk mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia sehingga nantinya yang maju dan berkembang bukan hanya wilayah di Pulau Jawa beserta masyarakatnya semata, namun benar-benar keseluruhan Indonesia mampu menjadi masyarakat yang lebih siap akan kemajuan dunia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.