Pemindahan Ibu Kota Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat

Oleh: Dodik Prasetyo

Pemindahan Ibu kota Indonesia dari Pulau jawa ke Kalimantan memang menjadi topik pembicaraan cukup hangat diberbagai media. Pemindahan Ibu Kota diyakini tidak hanya menstimulus pertumbuhan ekonomi baru, namun juga memenuhi aspek ideologis bangsa sebagai perwujudan keadilan social bagi seluruh masyarakat.

Salah satu pertimbangannya adalah, pulau Kalimantan merupakan wilayah yang strategis baik secara geografis maupun ekonomi. Sehingga diharapkan pemindahan Ibukota tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan pusan ekonomi baru.

Jika dianalisis dari sudut pandang kemaritiman, pemindahan Ibu Kota tersebut tentu akan menumbuhkan pusat-pusat pelabuhan dan logistik baru yang sejalan pula dengan konsep pengangkutan barang melalui tol laut yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, pada kesempatan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Mantan Walikota Surakarta tersebut juga meminta izin dan dukungan dari anggota DPR, para sesepuh, tokoh bangsa serta rakyat Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.
Kita akui memang rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan tersebut memantik pro kontra dari berbagai kalangan. Namun PT Jasa Marga (Persero) Tbk, telah menyatakan bahwa pihaknya mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakartta ke Wilayah 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yakni Penajam dan Kutai Kertanegara.
Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara yang hingga awal September 2019 lalu hampir selesai 100 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru bakal dipercepat pelaksanaannya.
Sebelumnya, menurut timeline pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pemerintah baru akan melaksanakan groundbreaking ibu kota beru pada tahun 2021 mendatang.
Menurut Basuki, alasan dipercepatnya rencana tersebut sebab kini pemerintah sudah mengantongi beberapa opsi desain ibu kota baru terbaik dari hasil sayembara yang diikuti oleh lebih kurang 755 peserta.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam berpendapat, Jika nantinya Ibu Kota jadi dipindah, maka Indonesia akan mencatatkan tinta emas dalam sejarah politik Indonesia. Dimana Indonesia akan membuat Ibu Kota yang baru, bukan Ibu Kota warisan kolonial.

Asvi mengatakan, pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan sangat berkaitan dengan 2 hal, yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Sejarah mencatat faktor pendorong dan penarik ketika pusat pemerintahan dipindah ke Yogyakarta pada 1946 dipicu oleh kondisi Jakarta yang saat itu dinilai tidak aman, dan aparat baik TNI maupun Polisi dinilai tidak berfungsi secara penuh sehingga Yogyakarta menawarkan untuk menjadi pusat pemerintah dan hal tersebut disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Pada tahun 1948. Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda. Presiden kemudian sempat mengirim telegram untuk membentuk pusat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Lalu pada 1950, presiden berkedudukan di Jakarta.
Pada tahun 1957, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi. Dikatakan Asvi, Presiden Soekarno saat itu merasa cocok untuk menjadijan Palangkaraya sebagai ibu kota negara karena posisinya yang berada di tengah – tengah wilayah Indonesia dan luas wilayahnya sepertiga dari luasan Indonesia.
Kala itu Bung Karno amat serius dalam merencanakan pemindahan, bahkan dirinya tidak sekedar mewacanakan saja. Bung Karno dikabarkan telah menyusun desain untuk Ibu Kota Baru yang direncanakannya.

Tapi ternyata ada sesuatu yang membuat Soekarno menangguhkan rencana tersebut, dimana saat itu Indonesia ditawari untuk menjadi tuan rumah Asian Games sehingga tidak mungkin multi-event sebesar itu digelar di Ibu Kota Baru. Karena itu, dibangun stadion besar di Senayan, patung selamat datang di depan Hotel Indonesia (HI) sehingga rencana memindahkan Ibu Kota pun terbengkelai.
Dalam hajat pemindahan Ibukota ini, Indonesia juga bekerjasama dengan negara lain untuk bekerjasama dalam aspek perencanaan kota, penugasan tenaga ahli serta pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Tentu saja upaya pemindahan Ibu Kota memang bukan perkara yang mudah, namun kita tentu harus yakin dan optimis bahwa semua tantangan bisa dilewati demi Indonesia yang lebih maju.

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025