Oleh: Abner Wanggai
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terus mempercepat proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut merupakan cermin kepedulian Pemerintah terhadap Pemerataan.
Kita semua tahu bahwa selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya upaya serius, maka ketimpangan akan semakin parah.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Ibu Kota baru tersebut, nantinya tidak hanya dirancang sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart and green city, memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung pada energi fosil.
Boleh dibilang pemindahan ibukota negara ini akan menjadi entry point penting dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Mendekatkan pusat pemerintahan ke wilayah miskin tertinggal adalah langkah strategis untuk pembangunan wilayah tersebut.
Jokowi juga menegaskan, bahwa rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi berkelanjutan untuk Indonesia.
Hampir 60 persen PDB disumbang oleh pulau Jawa dan 70 persen kue ekonomi nasional berada di sana. Sehingga wilayah ibu kota yang baru diharapkan dapat meningkatkan perekonomian secara merata.
Dengan melakukan pemindahan ibukota tersebut, tentu akan menggeser paradigma pembangunan yang selama satu abad terpusat pada jawasentrisme atau konsentrasi di pulau Jawa ke non jawasentrisme, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini tertinggal di berbagai aspek.
Pemindahan ini tentu akan mengakhiri mitos ketertinggalan Indonesia bagian timur dan sekaligus mengakselerasi pemerataan pembangunan untuk hadir dan semakin menjangkau wilayah marjinal dan periperal Indonesia.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimata mengatakan, hampir 60 persen PDB disumbang PDAB disumbang oleh pulau Jawa dan 70 persen kue ekonomi nasional berada di sana.
Wilayah Indonesia bagian timur dan kalimantan sangatlah kaya akan sumberdaya alam ekstraktif, namun sangat miskin dari sisi SDM, dan kapasitas organisasi dan manajemen modern.
Ibu Kota baru tentu harus bisa menjadi power house yang efektif dan efisien guna mewadahi dinamikan kemajuan nasional, regional dan global. Bukan seperti Jakarta yang menunjukkan kesan sebagai beban nasional.
Bahkan kemacetan nyaris terjadi setiap jam akibat overkapasitas dari sisi demografi, ekonomi dan ekologis.
Pemindahan Ibu kota tersebut tentu bisa dimaknai sebagai pemindahan dari berbagai peluang dan kesempatan di bidang ekonomi, teknologi, investasi yang ujung-unjungnya akan membuahkan multiflier-effect di dalam pemerataan ekonomi dan penyempitan kesenjangan ekonomi, khususnya antara jawa dan luar jawa.
Salah satu peluang berputarnya roda ekonomi di Ibu Kota baru nantinya adalah munculnya sektor jasa baru yang akan melengkapi sektor jasa yang sudah ada di sana sebelumnya. Hal tersebut, tentu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut.
Dampak ekonomi tersebut tentu akan lebih maksimal apabila disinergikan dengan peningkatan produktifitas, inovasi dan teknologi di provinsi yang terpilih dan wilayah yang ada di sekitarnya.
Pemindahan Ibukota juga disambut baik oleh para pengusaha properti, pihaknya menilai wacana pemindahan ibukota nantinya akan dilakukan oleh pemerintah. Apalagi tujuannya adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan, pemindahan ibu kota ini menjadi peluang bisnis bagi pelaku industri properti. Apalagi ada beberapa aparatur sipil negara dan juga beberapa pegawai swasta yang ikut pindah ke Kalimantan Timur.
Hendro juga meyakini, apabila nanti pemindahan Ibu Kota berjalan dengan baik, hal tersebut tentu dapat mendongkrak sektor properti. Sebab, sektor properti sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
Tentu saja upaya pemindahan Ibu Kota memang bukan perkara yang mudah, namun kita tentu harus yakin dan optimis bahwa semua tantangan bisa dilewati demi pemerataan pembangunan di Indonesia.
