Pemikiran Anies Sempit, Fakta Buktikan Masyarakat Lebih Puas di Era Jokowi
Jakarta – Pembangunan di sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas.
Terkait pernyataan AHY dan Anies Basweden (AB) yang membandingkan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, menurut survey, angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi lebih tinggi di periode kedua dari pada presiden sebelumnya.
“Sekarang rakyat benar-benar merasakan kepuasan yang sangat tinggi dalam kinerja Jokowi, bahkan ada yang mengatakan menembus angka 82 persen,” ungkap Faldo kepada media, Minggu (21/5).
Sebelumnya, dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2023), bahwa dalam 8 tahun terakhir, di era Presiden Jokowi, berbagai pembangunan telah terealisasi di seluruh daerah. Bahkan sejumlah infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 kilometer di tahun 2014, meningkat 1.385 kilometer menjadi 47.817 kilometer di tahun 2022.
Sedangkan total panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota juga meningkat dari 464.280 kilometer menjadi 501.344 kilometer. Kemudian, jalan tol mencatatkan peningkatan sebesar 1.500 kilometer yaitu dari 930 kilometer pada 2014 menjadi 2.499 kilometer pada 2022. Sri Mulyani menyebut bahwa masih ada 1.800 kilometer jalan tol lagi yang akan dibangun.
Namun, pemerintahan Jokowi tidak hanya berfokus pada jalan tol, namun banyak jalan tak berbayar yang dibangun pada era pemerintahan saat ini.
Fakta tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan Anies Basweden yang berkali-kali membandingkan pembangunan jalan umum gratis di era SBY dan era Jokowi
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan perbandingan yang disampaikan Anies menegaskan bahwa sudut pandangnya parsial dan tidak melihat secara keseluruhan.
“Semua pembangunan yang dilakukan pemerintahan siapapun presidennya, itu harus kita lihat sudut pandangnya, ini sebagai bagian dari membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Harusnya cara pikirnya seperti itu. Jadi cara berpikirnya jangan parsial-parsial (sebagian),” ujarnya media, Minggu (21/5). [-red]
