Pemerintah Tidak Anti Kritik Terbuka terhadap Aspirasi Yang disampaikan Mahasiswa
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan kampus dipandang sebagai masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan publik.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan kritik dan masukan
Menurutnya, pemerintah tidak antikritik dan justru memandang aspirasi publik sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa.
“Menyampaikan kritik atau masukan itu sah-sah saja. Pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ujar Prasetyo Hadi.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dengan mengedepankan etika dan dialog yang konstruktif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui komunikasi intensif antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Mari kita sampaikan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan etika dan adab sehingga substansi aspirasi dapat diterima dengan baik,” ujar Prasetyo.
Pemerintah meyakini bahwa ruang dialog yang terbuka akan menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan konfrontasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menegaskan bahwa kementeriannya selalu membuka pintu dialog bagi mahasiswa.
Menurutnya, berbagai tuntutan dan masukan dari mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yakni memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
“Apa yang Saudara jadikan sebagai tuntutan adalah tekad kami bersama. Kementerian memiliki atensi kuat untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi,” kata Fauzan saat menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.
Ia juga menekankan bahwa transformasi pendidikan hanya dapat dicapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Transformasi pendidikan tinggi hanya dapat diwujudkan melalui perubahan cara kerja yang kolaboratif dan terstruktur,” ujarnya.
Melalui semangat keterbukaan tersebut, pemerintah berharap dialog dengan mahasiswa terus menjadi budaya demokrasi yang produktif.
Aspirasi yang disampaikan secara damai dan argumentatif akan menjadi bagian dari proses evaluasi kebijakan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan semakin inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
