Pemerintah Terus Gelontorkan Subsidi Bagi UMKM

 

Oleh : Kurnia sandi

Pemerintah terus menggelontorkan subsidi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut dilaksanakan agar dalam rangka menjaga daya tahan UMKM yang terimbas pandemi Covid-19.
Airlangga Hartarto seleku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengatakan, pedagang kaki lima dan pengusaha warteg atau warung makan bakal menerima bantuan dari pemerintah sebanyak Rp. 1.2 juta.
Dirinya menegaskan bantuan tersebut akan berbeda dari bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang telah digulirkan oleh pemerintah. Kebijakan ini masih terus digodog dan dikoordinasikan bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menelurkan regulasi yang resmi dan pemenuhan administrasi penganggaran, sehingga dapat segera disalurkan kepada PKL dan pemilik warung.
Lokasi usaha ini ada di PPKM level tiga dan empat. Bantuan ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya sudah lengkap. Dalam keterangan pers Kemenko Perekonomian disebutkan rencana peluncuran program ini akan dilakukan pada pekan ini, tepatnya pada hari kamis tanggal 9 bulan September di Medan, Sumatera Utara.
Tercatat, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 55,21 trilliun termasuk untuk Kartu Sembako, Beras Bulog 10 Kg, diskon tarif listrik, kuota internet gratis hingga kartu prakerja. Khusus bantuan tunai untuk PKL hingga warteg, mekanismenya diatur lewat pedoman umum petunjuk teknis, dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP.
Pelaku usaha super mikro ini akan didata oleh Babinsa/Babinkamtibmas. Pelaku usaha perlu melampirkan data izin usaha, lokasi usaha dan NIK. Airlangga menuturkan, penyerahan bantuan lebih sederhana, dalam bentuk tanda terima bagi penerima bantuan, warung, PKL, disertai dokumentasi foto yang memadai, dan data NIK ini mendapat cleansing atau pembersihan data melalui BPKP. NIK sejalan dengan data di Kemendagri. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutnya program jaringan pengaman sosial lain, seperti Kartu Prakerja yang sudah dibagikan kepada 4,3 juta penerima.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan bantuan kepada 15 penyandang disabilitas di Banda Aceh. Bantuan yang diberikan berupa peralatan usaha warung kopi. Kadinsos Banda Aceh, M Hidayat, mengungkapkan bantuan tersebut telah disalurkan oleh Mensos Risma dalam kunjungannya ke Aceh belum lama ini.
Terlebih di lingkungan kantor Dinsos Banda Aceh akan dibuka warung kopi yang dikelola oleh penyandang disabilitas yang telah diberi pelatihan barista. Kafe disabilitas ini nantinya akan dilayani oleh teman-teman disabilitas, namun mereka tetap mendapatkan pengawasan dari pendamping disabilitas yang bertugas memantau kinerja mereka.
Hidayat mengatakan, 15 penyandang disabilitas tersebut telah mendapatkan pelatihan teknik peracikan kopi. Baik dengan mesin, ataupun secara manual. Dirinya juga memastikan bahwa Pemkot Banda Aceh akan berkomitmen untuk memberdayakan penyandang disabilitas secara umum. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomo 1 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
Sementara itu, Realisasi penggunaan anggaran bansos tunai juga telah mencapai Rp. 11,9 triliun pada semester I 2021. Dengan demikian, total anggaran bansos tunai akan mencapai Rp 18 triliun sampai akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan perpanjangan durasi bantuan rekening minimum, biaya beban dan abonemen dari enam bulan menjadi sembilan bulan. Dengan begitum insentig ini bisa dinikmati sampai September 2021.
Program ini menyasar 1,14 juta pelanggan dengan alokasi tambahan dana Rp. 430 miliar. Sementara realisasi semester I 2021 sudah mencapai 1,27 triliun, sehingga sampai akhir tahun akan mencapai Rp. 1,69 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Perpanjangan subsidi bunga untuk UMKM dilakukan agar UMKM dapat bertahan menghadapi pandemi dan melakukan ekspansi. Adapun kebijakan tambahan subsidi bunga UMKM dengan besaran subsidi dan durasi berdasarkan plafon kredit, serta subsidi bunga untuk PNM dan BLU/Korporasi.
Plafon kredit di bawah Rp 500 juta diberikan subsidi bunga 3% selama 6 bulan. Kemudian plafon kredit lebih dari Rp 500 juta diberikan subsidi 1,5% selama 6 bulan. Namun belum termasuk untuk PNM, BLU/Koperasi.
Gelontoran subsidi dari pemerintah tersebut tentu saja bertujuan agar UMKM dapat terus bernafas meski terdampak banyak pembatasan, sehingga UMKM dapat terus bangkit jika nantinya PPKM dilonggarkan atau pandemi berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By 0

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

All Rights Reserved © 2025