Pemerintah Susun Mekanisme Khusus agar MBG Tepat Sasaran di Daerah 3T

Pemerintah Susun Mekanisme Khusus agar MBG Tepat Sasaran di Daerah 3T

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah tengah menyusun mekanisme khusus untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur dalam penyaluran program tersebut.

 

 

 

 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan skema khusus diperlukan karena karakteristik wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan. Penyesuaian tersebut juga sejalan dengan kebijakan refocusing Program MBG yang memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah 3T.

 

 

 

 

“Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri,” ujar Qodari.

 

 

 

 

Menurutnya, model pelayanan MBG yang selama ini diterapkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum tentu efektif diterapkan di wilayah dengan jumlah penduduk yang sedikit dan lokasi permukiman yang berjauhan. Selama ini, satu SPPG dirancang melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat dengan radius maksimal enam kilometer atau waktu tempuh sekitar 30 menit.

 

 

 

 

“Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional,” katanya.

 

 

 

 

Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif agar distribusi makanan bergizi tetap berjalan efektif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai pusat pelayanan MBG. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain yang lebih fleksibel karena tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

 

 

 

 

Qodari menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memperoleh akses yang sama terhadap program pemenuhan gizi.

 

 

 

 

“Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal,” tegasnya.

 

 

 

 

Pemerintah berharap mekanisme khusus yang sedang disusun dapat memperluas jangkauan Program MBG hingga pelosok negeri sekaligus mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak, serta memastikan manfaat program strategis nasional dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025