Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Pemerintah Perkuat Sawah, Gudang, dan Distribusi
Jakarta – Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur pertanian yang meliputi bendungan, jaringan irigasi, perluasan lahan sawah, serta penguatan distribusi hasil panen. Program tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menempatkan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi sebagai salah satu prioritas dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan faktor paling mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurut dia, peningkatan produksi pertanian tidak cukup hanya mengandalkan pupuk dan benih unggul, melainkan juga harus ditopang sistem irigasi yang baik dan berfungsi optimal.
“Kalau kita melihatnya, kalau pangan mau kuat atau kalau mau swasembada pangan ya otomatis airnya harus pasti dulu. Bagaimanapun juga padi itu butuh air. Karena itu fokus kita memastikan sawah-sawah tidak lagi bergantung pada air hujan, tetapi mendapatkan pasokan air dari bendungan maupun embung yang kita bangun,” ujar Dody.
Ia menambahkan, pembenahan irigasi daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan capaian produksi pangan tidak berhenti pada satu momentum, melainkan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya melalui dukungan infrastruktur air yang memadai.
Dukungan terhadap agenda ketahanan pangan nasional juga datang dari Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyebut lahan cetak sawah di Merauke mencapai 48 ribu hektare dari total 84 ribu hektare lahan cetak sawah di seluruh Tanah Papua.
“Dari 84 ribu lahan cetak sawah yang dilakukan di seluruh Tanah Papua, di antaranya 48 ribu hektare ada di Kabupaten Merauke,” kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Selain itu, optimalisasi lahan yang dilakukan sejak 2024 hingga 2026 di Tanah Papua mencapai 54 ribu hektare, dengan sekitar 53 ribu hektare atau hampir 99 persen berada di Merauke. Menurut Apolo, hal tersebut menunjukkan besarnya peran Papua Selatan dalam menopang produksi pangan nasional.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang dinilai memberi semangat baru bagi petani dan daerah dalam meningkatkan produktivitas.
“Kami berharap ke depan Kabupaten Merauke bisa mengekspor beras ke daerah lain di Indonesia,” tutupnya. (*)
