Pemerintah Siap Menyalurkan Vaksin Covid-19 di Sejumlah Daerah

Oleh : Deka Prawira

Pemerintah terus mengoptimalkan program vaksinasi nasional guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengakselerasi penyaluran vaksin ke sejumlah daerah.

Johny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika menuturkan, bahwa per 8 Agustus 2021 pemerintah telah mendistribusikan vaksin Covid-19 sebanyak 101,68 juta dosis ke daerah. Angka tersebut setara dengan 94 persen vaksin Covid-19 yang sudah dirilis yakni 107,82 juta dosis.

Johny menuturkan, mayoritas vaksin yang disalurkan tersebut merupakan vaksin Sinovac yang diolah oleh PT Bio Farma (Persero) sebanyak 81,42 juta dosis. Disusul oleh vaksin AstraZeneca 14,79 juta dosis, Sinovac yang diimpor dalam bentuk jadi sebanyak 3 juta dosis, moderna 2,95 juta dosis, dan Sinopharm 460,88 ribu dosis.

Dia menjelaskan, penting untuk diketahui bahwa vaksin yang didatangkan dalam bentuk bulk atau bahan baku adalah vaksin dari Sinovac.

Vaksin tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut di Bio Farma untuk diolah menjadi produk sehingga memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk kemudian didistribusikan. Adapun, lanjut Johny untuk jenis vaksin jadi yang diterima, tetap ada proses karantina dan juga memerlukan lot rilis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum didistribusikan.

Sementara itu, Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan berharap, agar stok vaksin Covid-19 yang akan digunakan nantinya diharapkan dapat digunakan dengan cermat.

Menurutnya, vaksin yang tersedia tidak hanya untuk memperluas cakupan vaksinasi masyarakat di daerah, juga mempertimbangkan agar masyarakat yang menerima dosis pertama juga dipastikan mendapat dosis kedua pada waktunya.

Nadia juga meminta masyarakat untuk tidak ragu untuk divaksin sesuai dengan jadwal ketersediaan vaksin di daerahnya masing-masing. Tentunya jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar tekad dalam menurunkan penularan virus corona dapat terus berjalan secara konsisten.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menegaskan, bahwa saat ini pemerintah tengah fokus dalam melakukan distribusi vaksin secara merata ke seluruh provinsi, terutama di kawasan yang memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi.

Selain mengutamakan daerah yang rentan, vaksinasi juga diprioritaskan kepada kelompok rentan. Menurut Wiku, pemerintah tengah berusaha memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat.

Lebih lanjut terkait program vaksinasi booster, Wiku menjelaskan, program ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, termasuk staf kesehatan pendukung lainnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan.

Mereka-lah yang paling berpotensi kembali terpapar virus corona karena lingkungan tempat mereka bekerja adalah kawasas infeksius. Selain itu mereka juga memiliki peran vital dalam upaya pengendalian Covid-19.

Vaksin booster atau tambahan yang diberikan untuk tenaga medis ini menggunakan vaksin moderna. Sementara itu, terkait dengan perkembangan vaksin merah putih, Wiku menyebutkan bahwa saat ini vaksin masih dalam tahap pre clinical dan persiapan industri.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berinovasi untuk membentuk rumpun vaksinasi sebagai upaya pencapaian kekebalan komunal atau herd immunity sekaligus pengendalian terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah setempat. Orang nomor 1 di Jawa Timur tersebut telah menunjuk Direktur RSU H Surabaya, dr Herlin Ferliana sebagai koordinator rumpun vaksinasi.

Dengan demikian, pada satgas penanganan Covid-19 di Jatim saat ini terdapat lima rumpun yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mengendalikan serta mencegah virus corona.

Empat rumpun sebelumnya, yakni rumpun promotif yang mengurusi terkait logistik di bawah komando BPBD Jatim, dan rumpun tracing and testing di bawah kendali dr Kohar Harisantoso. Kemudian rumpun kuratif dikoordinatori oleh dr Joni Wahyuhadi, serta rumpun dampak sosial ekonomi yang dikendalikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Menurut Khofifah tugas rumpun vaksinasi nantinya melakukan distribusi vaksin ke semua daerah, lalu memetakan daerah mana yang membutuhkan dan vaksinnya jenis apa.

Kunci pemerataan vaksin tentu saja tidak hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang juga memiliki tugas untuk mengajak masyarakatnya agar mengikuti program vaksinasi.

Distribusi vaksin tentu saja diharapkan akan menjadi angin segar berakhirnya pandemi covid-19, agar herd immunity dengan 70% masyarakat yang tervaksinasi dapat tercapai sebelum tahun 2021 berakhir.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi

By 0

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi  Oleh: Indah Prameswari Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat. Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila diarahkan pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai September Hitam perlu ditempatkan dalam semangat dialog, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat. Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengingatkan agar wacana September Hitam yang berkembang di media sosial tetap ditempatkan sebagai ruang refleksi dan aktivisme digital yang positif. Menurut Ayip, momentum tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi mobilisasi massa yang didorong emosi dan kebencian, karena kondisi demikian justru dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan membangun diskusi yang sehat. Ayip menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengevaluasi bentuk gerakan agar tidak berhenti pada pengerahan massa, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih substantif mengenai pemulihan korban, efektivitas kebijakan, serta langkah pencegahan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil peran sebagai penggerak solusi dengan memanfaatkan riset dan kajian berbasis bukti. Aspirasi yang disusun melalui data dan rekomendasi kebijakan dinilai dapat memperkaya proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjaga agar momentum September Hitam tetap produktif dan tidak terjebak dalam mobilisasi emosi. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi provokasi menjadi penting karena stabilitas sosial merupakan prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan demokratis. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang membawa nama Black September atau September Hitam. Kepolisian, menurut Alfred, telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat ajakan aksi yang beredar di media sosial.…

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi

By 0

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi Oleh: Rania Zafirah September kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa. Istilah September Hitam berkembang sebagai simbol untuk mengenang sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi bagian dari ingatan publik. Momentum tersebut penting karena mengingat sejarah bukan sekadar menghadirkan kembali luka masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di tengah perkembangan teknologi informasi, proses mengingat berbagai peristiwa masa lalu semakin mudah dilakukan melalui media sosial. Berbagai arsip, dokumentasi, kesaksian, maupun kajian mengenai kasus HAM dapat diakses oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini membuka peluang terbentuknya ingatan kolektif yang lebih luas, sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi tanpa konteks, opini, maupun narasi yang belum terverifikasi. …

All Rights Reserved © 2025