Pemerintah Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Investasi Jangka Panjang Bangun SDM Unggul

Pemerintah Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Investasi Jangka Panjang Bangun SDM Unggul

Banjarbaru – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Tanah Air.

 

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil. Ia menyebut pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah berlangsung lintas generasi.

 

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah ikhtiar negara agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Prabowo saat peresmian.

 

Prabowo juga mengaku terharu ketika melihat langsung kondisi para siswa yang kini bisa mengenyam pendidikan secara layak. Ia menilai program ini sebagai langkah awal menuju pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

 

“Saya melihat sendiri semangat anak-anak ini. Terus terang saya sangat terharu, bahkan sulit menahan air mata. Inilah alasan negara harus hadir secara nyata,” kata Prabowo.

 

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang menggabungkan pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga. Menurutnya, program ini menyasar anak-anak yang selama ini berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal.

 

“Sekolah Rakyat adalah model pengentasan kemiskinan terpadu dari Presiden. Anak-anak yang masuk di sini berasal dari keluarga miskin ekstrem, dan negara mengambil alih tanggung jawab pendidikan mereka,” ujar Gus Ipul.

 

Ia menambahkan, melalui sistem berasrama dan pendampingan intensif, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membentuk karakter, keterampilan, serta membuka peluang masa depan yang lebih luas bagi para siswa.

 

“Ini bukan sekadar sekolah, tetapi tempat menanam harapan. Presiden ingin memastikan kemiskinan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya,” lanjutnya.

 

Pemerintah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menyebut program ini sebagai upaya strategis membangun sumber daya manusia unggul sejak dini.

 

“Sekolah Rakyat adalah investasi bangsa. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan agar Indonesia lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.

 

Dari daerah, dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh pemerintah daerah. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menilai kehadiran Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin yang selama ini mengalami keterbatasan.

 

“Ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat kurang mampu. Anak-anak kini bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya,” ujar Fairid.

 

Saat ini, Sekolah Rakyat telah menampung ribuan siswa dengan dukungan ribuan guru dan tenaga pendidik. Pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah hingga ratusan titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025