Pemerintah Resmikan 13 Proyek Hilirisasi, Perkuat Daya Saing Global

Pemerintah Resmikan 13 Proyek Hilirisasi, Perkuat Daya Saing Global

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Total nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp116 triliun, mencakup sektor energi, mineral, hingga perkebunan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis nilai tambah.

 

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari Rabu 29 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek hilirisasi,” ujar Presiden.

 

Program ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang telah dimulai pada 6 Februari 2026 di 11 titik proyek. Pemerintah menilai akselerasi hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah dinamika global.

 

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap setiap proyek.

 

Ia meminta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk terus melakukan evaluasi berbasis teknologi dan perhitungan efisiensi.

 

“Saya perintahkan terus dikaji karena perkembangan teknologi berjalan terus. Saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific, kita hitung secara matematik,” tegasnya.

 

Sebelumnya, pemerintah telah membahas percepatan pembangunan proyek hilirisasi di 13 lokasi sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi.

 

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut kini tengah dimatangkan sebelum segera direalisasikan.

 

“Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia,” ujar Teddy.

 

Ia juga mengungkapkan adanya minat investasi yang masuk ke berbagai sektor strategis, mulai dari pengolahan limbah menjadi energi (waste to energy), sumber daya mineral, hingga industri berbasis pertanian dan padat karya seperti garmen.

 

“Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang waste to energy, sumber daya mineral serta industri agrikultural, padat karya dan garmen,” jelasnya.

 

 

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp239 triliun.

 

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 20 proyek hilirisasi tahap awal yang saat ini sedang berjalan.

 

“Sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), dan sisanya dijadwalkan mulai bulan depan,” ujarnya.

 

Bahlil menegaskan bahwa percepatan hilirisasi berjalan seiring dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Presiden juga mendorong optimalisasi seluruh potensi energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan.

 

“

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025