Pemerintah Rancang Kebijakan Menuju Fase Endemi Covid-19

Oleh : Tania Ayu

Pandemi Covid diperkirakan berubah menjadi endemi dan masyarakat tidak perlu takut, karena akan selamat dari corona, selama mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi transformasi dari pandemi jadi endemi. Sehingga jika WHO menyatakan bahwa status ini berubah, kita tidak kaget karena sudah siaga.

Kapan pandemi akan berakhir? Rasanya pertanyaan ini yang selalu ada di benak masyarakat, karena sudah lelah menghadapi corona selama lebih dari setahun ini. Para dokter dan ahli epidemiologi memperkirakan status pandemi berakhir ketika muncul kekebalan kelompok. Ketika masyarakat di suatu daerah Sudah divaksin, minimal 75%.

Akan tetapi virus Covid-19 terus bermutasi, dari awal tahun 2020 ada varian Alfa, lalu Beta, Gamma, Delta, dan yang terakhir adalah varian Mu. Mutasi virus ini agak mengkhawatirkan karena biasanya ia menyerang lebih cepat, sehingga kita semua wajib untuk mewaspadainya.

Memang corona varian Mu belum masuk ke Indonesia tetapi akan terus diantisipasi, agar tidak terlanjur menyebar.

Para ahli epidemiologi memperkirakan adanya perubahan status dari pandemi menjadi endemi, karena mutasi virus ini dan keganasan corona yang belum bisa sepenuhnya terkendali. Jika virus terus bermutasi maka kemungkinan akan susah untuk hilang 100%. Namun kita tidak perlu takut, karena pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan menuju fase endemi.

Perbedaan antara pandemi dan endemi adalah ketika pandemi virusnya menyebar dengan wilayah yang sangat luas, tetapi endemi tidak. Jika corona sudah berstatus ‘hanya’ endemi maka akan ada tetapi hanya di daerah tertentu, sehingga akan lebih mudah dikendalikan. Contoh dari endemi adalah malaria di Kalimantan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah mulai bersiap memasuki fase endemi, dengan terus memantau perkembangan pandemi Covid. Kebijakan pergeseran status ini masih disusun. Dalam artian, nanti ketika WHO menyatakan pandemi berubah menjadi endemi, kita tidak kaget, karena sudah ada persiapannya yang matang.

Moeldoko melanjutkan, kebijakan disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya dengan mewaspadai munculnya varian baru virus Covid. Meski optimis, kita harus hati-hati. Jangan lupa pula untuk selalu menaati protokol kesehatan dan ketika PPKM dilonggarkan dan ada kenaikan mobilitas, masih wajin taat prokes, demi keamanan bersama.

Strategi yang dilakukan pemerintah adalah, pertama dengan pendekatan kesehatan dan menekan kasus kematian. Jangan sampai makin banyak yang meninggal dunia karena corona. Saat ini jumlah kematian akibat virus Covid-19 memang jauh berkurang, tidak sampai 3% dari jumlah pasiennya.

Sedangkan strategi yang kedua adalah pendekatan perut. Masyarakat tidak boleh kelaparan agar bisa sehat dan tidak kena corona. Dalam artian, mereka akan mendapatkan bansos sehingga bisa digunakan untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Bansos yang ada tak hanya berupa sembako, tetapi juga uang tunai, sehingga bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Strategi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pendekatan intensif. Pemerintah mengangatkan dana untuk ekonomi, supaya operasioanal kopeasi hingga korporasi berjalan lancar. Dalam artian, ada juga BLT untuk pekerja dan intensif bagi perusahaan. Misalnya rekstruruktisasi pajak, sehingga mereka bisa bertahan di masa pandemi.

Berbagai bantuan dari pemerintah akan membut transisi ke masa endemi jadi mulus. Ketika banyak yang menaati protokol kesehatan maka pasien Covid akan makin sedikit. Saat rakyat tidak kelaparan maka mereka bisa selamat dari corona, yang menyerang imunitas tubuh manusia. Sedangkan intensif pajak untuk perusahaan akan membantu perekonomian mereka.

Masa endemi memang belum dimulai tetapi tidak ada salahnya untuk bersiap-siap. Pemerintah sudah mengantisipasinya dengan memberi bansos sembako, pendekatan intensif, dan penerapan prokes ketat. Semua ini demi keselamatan bersama dan jangan sampai ada lagi yang kena corona.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By 0

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

All Rights Reserved © 2025