• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Energi Papua demi Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Energi Papua demi Stabilitas Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 15 February 2026

Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Energi Papua demi Stabilitas Ekonomi

Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi di wilayah Papua menjadi prioritas utama pemerintah dalam strategi transisi energi berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

 

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Presiden.

 

Pemerintah mengakselerasi berbagai kebijakan strategis yang termuat dalam RAPBN 2026 dan program-program sektoral yang mendukung pemerataan energi, percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur energi di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) termasuk Papua.

 

Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk ketahanan energi yang mencakup insentif fiskal, dukungan investasi EBT, serta program listrik desa yang menjembatani ketimpangan akses energi antarwilayah.

 

Mendukung arah kebijakan ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa langkah pemerintah menetapkan Papua sebagai prioritas pengembangan energi berkelanjutan merupakan hal strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan listrik di wilayah tersebut.

 

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

 

Rivqy menambahkan bahwa transisi energi harus berjalan bersama pemerataan listrik dari kota besar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

 

“Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tambah Rivqy.

 

Selain itu, penguatan ketahanan energi Papua tidak hanya terpaku pada produksi dan bauran energi, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak pengelolaan energi di tahap hilir.

 

Hal ini disorot oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatra (KOMPASS), Arnoldus Sedik, yang menekankan pentingnya investasi kepada manusia Papua sebagai fondasi pembangunan energi yang berkelanjutan.

 

“SDM Papua adalah kekuatan utama masa depan Papua. Jika kita ingin Papua maju dan bermartabat, maka investasi terbesar harus dimulai dari manusia Papua itu sendiri baik pendidikan, karakter, dan kepemimpinan,” tegas Arnoldus.

 

Upaya pemerataan akses dan pengembangan energi di Papua juga mendapat dorongan dari inisiatif pelaku usaha dan BUMN. PT PLN misalnya terus mempercepat pembangunan pembangkit EBT seperti PLTS, PLTMH, PLTM, dan PLTBm di berbagai bagian Tanah Papua untuk memperkuat listrik berkeadilan dengan memanfaatkan potensi energi lokal. Selain itu, adopsi komoditas lokal untuk bahan bakar nabati, termasuk bioetanol dari tebu dan bahan baku lainnya yang potensial di Papua, mencerminkan sinergi antara kebijakan energi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

 

Ketahanan energi yang semakin kuat di Papua dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah dan stakeholder nasional, Papua diharapkan bukan hanya menjadi pusat energi baru terbarukan, tetapi juga contoh kesuksesan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat Indonesia dari ujung barat hingga timur.***

Pemerintah Salurkan Air Bersih Hadapi El Nino dan Kekeringan

September 24, 2026

APBN On Track Menunjukkan Disiplin Fiskal Pemerintah

September 24, 2026

Pemerintah Salurkan Air Bersih Hadapi El Nino dan Kekeringan

By Kata IndonesiaSeptember 24, 20260

Pemerintah Salurkan Air Bersih Hadapi El Nino dan Kekeringan Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan…

APBN On Track Menunjukkan Disiplin Fiskal Pemerintah

By Kata IndonesiaSeptember 24, 20260

APBN On Track Menunjukkan Disiplin Fiskal Pemerintah Oleh: Nadia Anggraini Kusuma Di tengah ketidakpastian ekonomi…

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By Kata IndonesiaSeptember 24, 20260

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By Kata IndonesiaSeptember 24, 20260

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.