Pemerintah Dorong Swasembada Energi untuk Perluas Akses Listrik Desa
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target program bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk 2026, dari 250 ribu rumah tangga menjadi 500 ribu rumah tangga.
“Itu pemasangan baru listriknya, sekarang 250 ribu untuk 2026 dinaikkan menjadi 500 ribu,” kata Bahlil.
Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada akhir 2029, seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik, dan hal itu mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.
Bahlil mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas program-program Kementerian ESDM.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih,” ucap Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, program Listrik Desa telah mencatatkan progres signifikan sepanjang tahun 2025. Sebanyak 77.616 pelanggan yang tersebar di 1.516 titik lokasi kini telah menikmati aliran listrik resmi dari negara. Adapun hingga 31 Desember 2025 program bantuan pasang baru listrik (BPBL) telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.
Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa inisiatif ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah telah memetakan rencana perluasan infrastruktur energi untuk tahun anggaran 2026.
“Program ini akan berlanjut di 2026 dan ditargetkan menjangkau 22.187 rumah tangga di 372 lokasi. Sementara BPBL diharapkan bisa terus bertambah di tahun ini adalah 250 ribu rumah tangga,” ujar Tri Winarno.
Program BPBL secara khusus dirancang untuk membantu warga kurang mampu dalam menanggung biaya instalasi awal. Seringkali, kendala utama masyarakat di pelosok bukan ketersediaan jaringan, melainkan biaya pemasangan instalasi rumah dan sertifikasi laik operasi yang dianggap membebani.
Dengan target 250 ribu rumah tangga penerima manfaat pada tahun 2026, pemerintah optimis rasio elektrifikasi di Indonesia akan semakin mendekati angka sempurna. Langkah ini menjadi bukti komitmen negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Dengan listrik yang merata, desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional dari tingkat paling dasar.
