Pemerintah Perjuangkan Pemerataan MBG hingga Wilayah Sulit Akses
SORONG — Pemerintah terus memperkuat komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Di Papua Barat Daya, pemerintah daerah secara aktif memperjuangkan perluasan cakupan program agar manfaat pemenuhan gizi dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, kawasan sulit dijangkau justru perlu menjadi perhatian karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap dukungan pemerintah. Menurutnya, pemerataan MBG merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara adil hingga ke pelosok.
“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” ujar Ahmad saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).
Pemprov Papua Barat Daya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membahas penyesuaian cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program nasional dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.
Kabupaten Maybrat dan Tambrauw saat ini termasuk wilayah 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah kawasan di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga memiliki tantangan akses yang perlu mendapat perhatian.
Usulan perluasan cakupan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat setelah komunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT dilakukan.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus membuka ruang koordinasi untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik wilayah. Tantangan geografis Papua tidak dipandang sebagai hambatan permanen, melainkan sebagai tantangan yang perlu dicarikan solusi melalui kolaborasi dan penyesuaian mekanisme pelayanan.
Ahmad yakin pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sehingga anak-anak di wilayah sulit akses tetap memperoleh manfaat MBG.
“Yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan,” pungkasnya.
