• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 3 February 2022

Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Zakaria

Pemerintah optimis bahwa percepatan pemulihan ekonomi akan berhasil karena ada beberapa strategi yang diterapkan. Masyarakat diharapkan terus mendukung berbagai kebijakan Pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

Virus Covid-19 berukuran sangat kecil tetapi dampaknya sangat besar dan terjadi secara global. Selain berefek pada bidang kesehatan, situasi pandemi juga berefek ke bidang ekonomi. Di awal tahun 2021, selama beberapa bulan, daya beli masyarakat sempat menurun dan situasi jadi galau karena membayangkan masa depan yang kelabu.

Akan tetapi tahun 2022 kita kembali bangkit dan tidak terjadi resesi seperti yang ditakutkan pada tahun lalu. Perekonomian pulih secara berangsur-angsur, dan salah satu faktor pendukungnya adalah makin banyak yang sembuh dari Corona, serta makin sedikit yang tertular.

Sehingga makin banyak masyarakat sehat yang semangat kerja, untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di negeri ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemulihan ekonomi saat pandemi berlangsung lebih cepat, dan perkiraannya tidak sampai 2 tahun kita bisa bangkit lagi untuk memperbaikinya.

Berbeda jauh dengan keadaan tahun 1998 dulu ketika terjadi krisis ekonomi, pemulihannya butuh sampai 4 tahun.

Sri Mulyani menambahkan, cepatnya pemulihan ekonomi di Indonesia saat pandemi terjadi karena ada resiliensi sektor keuangan, dunia usaha, instrumen, dan kebijakan pemerintah. Sehingga kita tidak usah takut negara akan bangkrut dan hutang Indonesia akan membengkak.
Resiliensi keuangan adalah ketahanan ekonomi dari guncangan yang melanda suatu negara. Walau pandemi berlangsung selama hampir 2 tahun tetapi syukurlah keadaan finansial negara baik-baik saja. Padahal APBN banyak digunakan untuk mengatasi dampak pandemi, terutama di bidang kesehatan. Selama 1,5 tahun maka GDP alias produk domestik bruto Indonesia kembali sebelum masa pandemi.
Bidang kesehatan dan ekonomi tidak bersebrangan tetapi malah saling berkaitan. Ketika uang negara difokuskan pada program-program untuk menyehatkan masyarakat yang kena Corona (misalnya biaya rumah Sakit pasien covid yang ditanggung BPJS), maka tidak serta-merta habis. Uang itu bertransformasi menjadi ketahanan ekonomi.
Ketika banyak orang yang sembuh dari Corona karena mereka bisa rawat inap di Rumah sakit maka mereka semangat bekerja lagi. Selain itu, saat tidaka da yang kena Corona maka suatu pabrik atau perkantoran tidak akan disegel, karena semuanya sehat dan bisa 100% work from office kembali. Mereka akan lebih produktif dan trengginas dalam bekerja, sehingga perekonomian akan makin maju.
Percepatan pertumbuhan ekonomi memang menjadi fokus pemerintah. Setelah sebelumnya fokus pada bidang kesehatan dan berhasil menurunkan jumlah pasien covid, dari 50.000-an jadi hanya 500-an per hari, saatnya memperbaiki perekonomian Indonesia.
Salah satu fokus pemerintah adalah memperbanyak investasi asing dan program proyek strategis nasional. Walau masih pandemi tetapi kedua hal ini tidak dibekukan, justru malah digenjot. Penyebabnya kita butuh modal banyak untuk menaikkan lagi perekonomian Indonesia dan caranya adalah dengan penanaman modal, sehingga menambah devisa negara.
Proyek strategis nasional juga terus dilanjutkan walau masih pandemi, karena pegawainya juga bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Justru proyek ini makin digenjot karena akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, karena mereka butuh banyak pekerja. Saat pandemi ada banyak yang diputus kontraknya oleh perusahaan, dan sebagai gantinya mereka bisa bergabung di proyek strategis nasional.
Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Masyarakat pun diharapkan dapat mendukung berbagai program tersebut agar lapangan kerja baru dapat tercipta dan perekonomian kembali berputar dengan optimal.

)* Penulis adalah warganet/kontributor Citizen Journalism

Verval Koperasi Merah Putih Dipercepat Tanpa Mengabaikan Standar Kelayakan

September 30, 2026

Pemerintah Pastikan Verval Koperasi Merah Putih Tentukan Status Layak Operasional

September 30, 2026

Verval Koperasi Merah Putih Dipercepat Tanpa Mengabaikan Standar Kelayakan

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Verval Koperasi Merah Putih Dipercepat Tanpa Mengabaikan Standar Kelayakan Oleh: Antonius Utomo Pemerintah terus mempercepat…

Pemerintah Pastikan Verval Koperasi Merah Putih Tentukan Status Layak Operasional

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Pemerintah Pastikan Verval Koperasi Merah Putih Tentukan Status Layak Operasional Jakarta – Pemerintah terus memperkuat…

Verifikasi dan Validasi Koperasi Merah Putih Dikebut, Pemerintah Targetkan Belasan Ribu Titik Rampung

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Verifikasi dan Validasi Koperasi Merah Putih Dikebut, Pemerintah Targetkan Belasan Ribu Titik Rampung Jakarta -…

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By Kata IndonesiaSeptember 30, 20260

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.