Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 berlangsung tepat sasaran. Kebijakan ini digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang stabilitas ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan global.
Paket stimulus senilai Rp24,44 triliun itu diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan lima kebijakan yang diputuskan, yakni diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Salah satu fokus utama adalah penguatan bantuan sosial (bansos). Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp11,93 triliun guna memperluas manfaat Kartu Sembako dengan tambahan Rp200 ribu per bulan serta menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras setiap bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan.
“Bantuan ini mulai disalurkan pada bulan Juni dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas),” jelas Sri Mulyani.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh penyaluran bansos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan penggabungan dari DTKS, Regsosek, dan data P3KE.
“Penyaluran bansos pada triwulan kedua 2025 ini mengacu kepada DTSEN sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” katanya.
Menurutnya, validasi data dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan bersama BPKP dan Kemensos. Dari keseluruhan 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah melalui proses verifikasi, dan sebanyak 14,3 juta di antaranya teridentifikasi berada dalam kelompok desil 1 sampai 4.
“Data yang telah bersih ini menjadi dasar penyaluran bansos yang dimulai akhir Mei,” tambah Amalia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa hasil ground checking menemukan 1,9 juta KPM yang tidak layak menerima bantuan.
“Kami segera menghapus data penerima yang tergolong inclusion errors untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ungkapnya.
Pemutakhiran data tersebut disebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp17,9 triliun.
“Presiden menegaskan bahwa konsolidasi data secara nasional sangat krusial guna menjamin program berjalan efektif,” tambah Saifullah.
Dengan sistem data terpadu dan verifikasi ketat, pemerintah berharap stimulus ekonomi ini dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi nasional.
