• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan di Bawah Pengawasan Ketat

Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan di Bawah Pengawasan Ketat

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 2 November 2025

Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan di Bawah Pengawasan Ketat

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di bawah pengawasan ketat untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pelajar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap dapur yang menjadi bagian dari program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Ia meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh dapur MBG di wilayah mereka beroperasi sesuai standar.

 

“Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada dapur yang tidak layak lolos begitu saja,” tegas Tito.

 

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Kesehatan daerah dalam proses pengawasan, mulai dari pemeriksaan kebersihan dapur hingga penilaian kualitas makanan.

 

“Dinas Kesehatan harus dilibatkan penuh, terutama dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,” tambahnya.

 

Tito juga menyoroti kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar makanan yang dibagikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi dan tidak dalam kondisi basi.

 

Lebih lanjut, Tito mendorong adanya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah terpencil. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Riau turut memperkuat pengawasan dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kesembilan dalam Program MBG. Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lima belas titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengawasan Polda Riau dan tersebar di berbagai daerah.

 

“Hari ini kita meresmikan SPPG ke sembilan, besok pagi dilanjutkan dengan peresmian yang ke sepuluh dari total lima belas titik yang telah disiapkan. Lima titik lainnya akan segera dioperasikan dalam waktu dekat,” ujar Herry.

 

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan.

 

“Program ini diawasi secara bersama untuk memastikan tidak ada insiden seperti keracunan atau gangguan kesehatan yang menimpa penerima manfaat,” ucapnya.

 

Herry menuturkan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan MBG diawasi dengan ketat, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga tahap distribusi ke sekolah-sekolah.

 

“Dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah pun, kami menugaskan Bhabinkamtibmas untuk turut mendampingi guna menjamin keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

 

Ia juga menyebut bahwa setiap dapur MBG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan sistem security food untuk memastikan setiap tahap pengolahan makanan berlangsung aman dan higienis.

 

Menurut Herry, total penerima manfaat dari program MBG di wilayah Polda Riau mencapai tiga ribu pelajar, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring peningkatan kapasitas dapur serta perluasan wilayah pelayanan.

“Jumlah penerima manfaat ini akan terus meningkat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak,” tutupnya.

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Atika Permata Jelang…

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penyelesaian HAM dan Hak Korban Diperkuat

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penyelesaian HAM dan Hak Korban Diperkuat Jakarta – Jelang dua tahun kepemimpinan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.