Pemerintah Optimalkan Pemulihan Aceh Pasca Bencana, Waspadai Gerakan Separatis

Pemerintah Optimalkan Pemulihan Aceh Pasca Bencana, Waspadai Gerakan Separatis

Aceh – Pemerintah pusat mengoptimalkan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, dengan menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama.

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai dampak bencana di daerah tersebut paling parah dibandingkan wilayah terdampak lainnya.

 

“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” kata Tito.

 

Ia menjelaskan, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah sudah menunjukkan kemajuan pemulihan.

 

Di Aceh, 11 dari 18 kabupaten terdampak mulai membaik, sementara tujuh daerah masih membutuhkan perhatian khusus.

 

“Tujuh daerah di Aceh ini perlu atensi spesifik, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ujarnya.

 

Menurut Tito, kondisi geografis membuat Aceh Tamiang paling terdampak.

 

“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga banjir masuk ke wilayah cekungan ini,” jelasnya.

 

Ia menegaskan, indikator pemulihan tidak hanya dilihat dari surutnya banjir atau perbaikan fisik, tetapi juga dari berjalannya pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

 

“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkap Tito.

 

Tito mengakui, dua pekan lalu kondisi tersebut belum terlihat. Namun, saat kunjungan terakhir, mulai tampak tanda-tanda pemulihan.

 

“Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya.

 

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah pusat mengerahkan tambahan personel dan sumber daya, termasuk 1.138 Praja IPDN guna membantu pembersihan kantor pemerintahan dan pemulihan layanan publik.

 

Di tengah proses pemulihan, pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan agar simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi.

 

“Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol politik separatis yang membawa beban ideologis dan historis,” ucapnya.

 

Ali menilai situasi pascabencana rentan dimanfaatkan untuk provokasi.

 

“Hari ini, media sosial bisa menjadi medan tempur. Situasi duka tidak boleh dieksploitasi untuk provokasi,” katanya.

 

Sementara itu, Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi.

 

“Percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar membutuhkan gotong royong semua pihak,” ujarnya.

 

Pemerintah memastikan pemulihan infrastruktur, listrik, dan konektivitas terus dikebut agar masyarakat Aceh segera bangkit.