Pemerintah Miliki Perangkat Redam Dampak Penyesuaian Harga BBM

Pemerintah Miliki Perangkat Redam Dampak Penyesuaian Harga BBM

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Beragam perangkat tersebut diyakini telah mampu meredam berbagai dampak kebijakan penyesuaian harga.

Pengamat isu-isu strategis, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa dirinya meyakini kalau Pemerintah sudah memiliki perangkat yang kuat untuk menghadapi itu sejumlah dampak penyesuaian harga BBM. Bahkan menurut pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar tersebut, beberapa gejolak yang terjadi hanya akan menjadi masalah yang kecil saja serta akan mampu dihadapi bersama-sama.

“Saya yakin bahwa Pemerintah sudah mempunyai perangkat untuk menghadapi semisal adanya gejolak di masyarakat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu riaknya hanyalah kecil dan bisa kita hadapi bersama sehingga bisa lebih terkendali meihat situasi sekarang ini,” katanya di Jakarta.

Salah satu langkah paling tepat yang sudah dilakukan oleh Pemerintah memang adalah dengan mengganti subsidi yang sebelumnya berbasis barang menjadi berbasis perorangan sehingga menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Dengan diterapkannya hal tersebut, Prof Imron Cotan memandang bahwa hal itu menjadi upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Karena justru selama ini subsidi BBM sekitar 80 persen diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat mampu.
“Oleh karena itu Pemerintah putuskan untuk menarget kalangan yang membutuhkan atau dengan kata lain, menerapkan target spesifik, sehingga targetnya khusus sudah ditentukan dan tidak akan lagi melebar ke orang-orang yang tidak membutuhkan, itu lah yang dimaksud Pemerintah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan kalau seharusnya penyesuaian harga BBM hendaknya bisa dilakukan sejak dulu oleh Pemerintah. “Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi sebenarnya sudah cukup jelas bahwa dana subsidi adalah untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Harusnya (harga BBM) naik dari sejak dahulu. Jangan sampai masyarakat mampu terlena menikmati yang bukan haknya,” ungkapnya.

Selain itu, Mamit juga menambahkan bahwa dengan adanya penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah, pastinya sudah terjadi kalkulasi yang sangat matang dari segala kemungkinan mendatang. Termasuk diantaranya adalah mengenai daya beli masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi nasional pasti sudah dihitung dengan sangat baik.

Sementara itu, Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra juga menilai bahwa dengan adanya penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah, maka akan mampu menghindarkan Indonesia dari banyak hal negatif yang menanti.

Salah satu hal yang disorotnya adalah kemungkinan krisis dan bangkrutnya APBN bila terus terbebani subsidi BBM. Di sisi lain, Pengamat ekonomi senior UGM, Sri Adiningsih menyatakan pula bahwa APBN sangat memiliki peran penting untuk bisa memitigasi dampak dari pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional, sehingga harus dijaga sebaik mungkin. Maka dari itu, dirinya menegaskan kalau penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pemerintah bukan sekedar menjaga APBN saja, namun juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Penyesuaian harga BBM ternyata juga mendapat dukungan dari tokoh agama. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud mengatakan bahwa kebijakan itu sangat sesuai dengan ajaran Islam, yakni menomorsatukan kemaslahatan rakyat.

“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak”, kata Marsudi.

***

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025