Pemerintah Miliki Perangkat Redam Dampak Penyesuaian Harga BBM
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Beragam perangkat tersebut diyakini telah mampu meredam berbagai dampak kebijakan penyesuaian harga.
Pengamat isu-isu strategis, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa dirinya meyakini kalau Pemerintah sudah memiliki perangkat yang kuat untuk menghadapi itu sejumlah dampak penyesuaian harga BBM. Bahkan menurut pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar tersebut, beberapa gejolak yang terjadi hanya akan menjadi masalah yang kecil saja serta akan mampu dihadapi bersama-sama.
“Saya yakin bahwa Pemerintah sudah mempunyai perangkat untuk menghadapi semisal adanya gejolak di masyarakat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu riaknya hanyalah kecil dan bisa kita hadapi bersama sehingga bisa lebih terkendali meihat situasi sekarang ini,” katanya di Jakarta.
Salah satu langkah paling tepat yang sudah dilakukan oleh Pemerintah memang adalah dengan mengganti subsidi yang sebelumnya berbasis barang menjadi berbasis perorangan sehingga menjadi jauh lebih tepat sasaran.
Dengan diterapkannya hal tersebut, Prof Imron Cotan memandang bahwa hal itu menjadi upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Karena justru selama ini subsidi BBM sekitar 80 persen diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat mampu.
“Oleh karena itu Pemerintah putuskan untuk menarget kalangan yang membutuhkan atau dengan kata lain, menerapkan target spesifik, sehingga targetnya khusus sudah ditentukan dan tidak akan lagi melebar ke orang-orang yang tidak membutuhkan, itu lah yang dimaksud Pemerintah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan kalau seharusnya penyesuaian harga BBM hendaknya bisa dilakukan sejak dulu oleh Pemerintah. “Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi sebenarnya sudah cukup jelas bahwa dana subsidi adalah untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Harusnya (harga BBM) naik dari sejak dahulu. Jangan sampai masyarakat mampu terlena menikmati yang bukan haknya,” ungkapnya.
Selain itu, Mamit juga menambahkan bahwa dengan adanya penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah, pastinya sudah terjadi kalkulasi yang sangat matang dari segala kemungkinan mendatang. Termasuk diantaranya adalah mengenai daya beli masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi nasional pasti sudah dihitung dengan sangat baik.
Sementara itu, Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra juga menilai bahwa dengan adanya penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah, maka akan mampu menghindarkan Indonesia dari banyak hal negatif yang menanti.
Salah satu hal yang disorotnya adalah kemungkinan krisis dan bangkrutnya APBN bila terus terbebani subsidi BBM. Di sisi lain, Pengamat ekonomi senior UGM, Sri Adiningsih menyatakan pula bahwa APBN sangat memiliki peran penting untuk bisa memitigasi dampak dari pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional, sehingga harus dijaga sebaik mungkin. Maka dari itu, dirinya menegaskan kalau penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pemerintah bukan sekedar menjaga APBN saja, namun juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
Penyesuaian harga BBM ternyata juga mendapat dukungan dari tokoh agama. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud mengatakan bahwa kebijakan itu sangat sesuai dengan ajaran Islam, yakni menomorsatukan kemaslahatan rakyat.
“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak”, kata Marsudi.
***
