Pemerintah Memberi Insentif Bagi Investor IKN

Pemerintah Memberi Insentif Bagi Investor IKN

Oleh : Ridwan Alamsyah

Pemerintah Indonesia tampak serius dalam memudahkan investasi di Indonesia, tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi Investor yang turut serta dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bambang Susantono selaku Kepala Badan Otorita IKN mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait berbagai insentif pajak untuk investor.

Beberapa insentif yang dimaksud yakni berupa tax holiday (penghapusan pajak) dan super tax deduction (pengurangan pajak).

Pada kesepatan Pre-Market Sounding Proyek IKN di Jakarta, Bambang menuturkan, bahwa saat ini pihaknya sedang menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah yang akan memberikan berbagai insentif fiskal dan non fiskal untuk mereka yang ingin berinvestasi di IKN Nusantara.

Bambang mencontohkan, untuk dana investor di bidang infrastruktur dan layanan umum yang minimal berinvestasi senilai Rp 10 miliar di tahap awal, akan diberikan tax holiday selama 30 tahun. Menurut Bambang, insentif di IKN ini lebih panjang dari daerah lain.

Sementara, bagi investor yang membangun fasilitas ekonomi seperti mal, sarana wisata, dan fasilitas mice (meeting, incentive, convention dan exibition) akan diberikan tax holiday selama 20 tahun.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bagi investor yang akan membangun fasilitas penelitian dan pengembangan di bidang tertentu akan mendapatkan tax reduction sampai 350 persen.
Hal tersebut telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Investasi IKN dan sekarang sudah berada pada tahap finalisasi.
Dirinya juga mengungkapkan pemerintah juga sedang menyiapkan sebuah badan usaha untuk memfasilitasi semua deal atau interaksi antara Badan Otorita IKN dengan para investor. Hal ini dimaksudkan agar seluruh transaksi investasi berjalan dengan lebih lancar.
Menurut Bambang, jika transaksi berjalan secara business to business (b2b) atau private to private (p2p) akan lebih mudah daripada business to goverment (b2g) atau sebaliknya.
Bambang juga menjamin, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang yang dipindahkan ke Ibu Kota baru tidak akan menyesal. Sebab ketika mereka pindah, sejumlah fasilitas telah tersedia selayaknya wilayah perkotaan pada umumnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan bangunan fisik pemerintahan. Seperti infrastruktur jalan, gedung-gedung kementerian/lembaga. Melainkan membangun ekosistem baru di Tanah Borneo.
Pemerintah akan menggandeng pihak swasta baik pengusaha besar hingga Pelaku UMKM untuk tumbuh bersama di ibu kota Nusantara. Sehingga ketika masyarakat dipindahkan ekosistemnya telah tersedia.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh investor untuk tidak ragu dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, payung hukum IKN juga sudah jelas, yakni UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Jokowi menuturkan, jika investor masih merasa kurang soal insentif, bisa melapor ke Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Donny Rahajoe mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi investor di Ibu kota baru. Dirinya memastikan insentif khusus ini berbeda dengan pengusaha yang berinvestasi di wilayah lain, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Donny menjelaskan Badan Otorita memiliki kewenangan khusus untuk memberikan kepastian investasi di Nusantara. Sehingga pengusaha mendapatkan kepastian investasi di Nusantara. Sehingga pengusaha mendapatkan kepastian hukum dari pintu khusus.
Tak hanya itu, terkait lahan, dia menjamin ketersediaannya sudah tersedia. Berbeda dengan pengembang-pengembang kota baru atau tempat lain.
Pemerintah juga akan memberikan paket-paket insentif lain seperti insentif pajak, PPN dan PPH yang ditanggung pemerintah. Donny mencontohkan para profesional yang bekerja di IKN dalam waktu tertentu akan dibebaskan pajaknya. Selain itu, pihaknya tengah membahas terkait tax holiday selama mungkin.
Ada juga insentif perpajakan yang diberikan kepada industri yang terlibat dalam program-program pendidikan vokasi atau supertax deduction. Insentif ini ditujukan kepada industri yang memberikan vokasi, infrastruktur, taman dan sebagainya.
Sementara itu IKN merupakan wujud dari Bangsa Indonesia di Masa Depan, simbol dari Indonesia Emas. Melalui IKN, diharapkan dapat mendorong percepatan pemerataan di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi magnet bagi perekonomian dunia.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai mitra strategis pemerintah dan rumah bagi dunia usaha, siap membantu memfasilitasi pencarian investor dan membukukan target investasi untuk pembangunan Ibukota Negara Nusantara. Sehingga IKN dapat menjadi terobosan di segala bidang dan pelaku usaha tidak lagi menemukan hambatan dalam menjalankan bisnisnya.
Sejauh ini telah ada beberapa investor yang sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Seperti RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), IKEA,Ciputra Group dan beberapa investor yang lain.
Rencananya, pembangunan IKN akan dikebut tahun 2023. Pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan selesai sesuai target.
Investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi di IKN, karena akan banyak keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan pemerintah kepada investor yang menanamkam modal di IKN.

)* Penulis adalah kontributoe Persada Institute

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025