Pemerintah Maksimalkan Persiapan IPU Bali

Pemerintah Maksimalkan Persiapan IPU Bali

Oleh : Aulia Hawa

Inter Parliamentary Union (IPU) akan diadakan di Bali pada tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pemerintah akan memaksimalkan persiapan IPU di Bali mengingat pentingnya kelancaran acara tersebut.

Pandemi masih berlaku tetapi kondisi ini tidak langsung membuat kita murung, justru di masa seperti ini Indonesia berani menjadi tuan rumah Inter Parliamentary Union, karena forum ini akan membawa banyak kebaikan bagi negeri.

Persiapan acara harus dilakukan dengan maksimal agar berlangsung dengan sempurna.
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau langsung persiapan IPU di Bali. Puan menyatakan bahwa persiapan harus maksimal, terutama sinyal internet.

Dalam artian, internet memang penting karena semua akses komunikasi di acara ini harus memiliki sinyal yang kuat. Jika internetnya tidak lancar maka panitia akan kelimpungan.

BUMN di bidang telekomunikasi sudah menyiapkan akses internet untuk mensukseskan gelaran IPU. Bahkan yang disiapkan sinyal 5G untuk acara ini.

Akses internet memang disiapkan jika ada negara anggota IPU yang menghadiri secara virtual karena kenaikan kasus di negaranya, sehingga IPU diadakan secara hybrid.

Puan Maharani melanjutkan, persiapan IPU yang diperhatikan juga mengenai antrian. Dijaga jangan sampai berdesakan dan menimbulkan kerumunan. Antrian ini juga harus ditata dengan rapi dan memperhatikan waktu, jangan sampai merugikan masyarakat Bali. Dalam artian, pernyataan Puan memang betul karena IPU untuk keuntungan warga dan jangan sampai membuat mereka mengeluh karena macet.
Untuk meminimalisir kerumunan maka IPU akan menggunakan sistem bubble. Sistem ini sudah cukup familiar karena juga digunakan di PON XX Papua, balapan di Mandalika, NTB, dan beberapa pagelaran lainnya. Dalam sistem bubble maka ada batasan-batasan ketika delegasi negara peserta IPU beraktivitas, sehingga mereka tidak bisa keluyuran pasca rapat selesai.
Selain itu, jika ada sistem bubble maka pertemuan tidak diadakan dengan full alias semua delegasi ditaruh di satu tempat, tetapi ada grup-grup tertentu, sehingga mengurangi kerumunan dan otomatis mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu maka setiap resiko akan diminimalisir agar aman dan sehat.
Resiko corona memang wajib untuk diminimalisir dan seluruh peserta IPU maupun panitia harus dites swab tiap hari, tujuannya tentu untuk mengetahui apa mereka positif atau negatif. Semuanya wajib tertib swab karena merupaka standar protokol di era pandemi.
Protokol kesehatan (Prokes) juga wajib ditaati dan persiapannya juga maksimal, tujuannya tentu mencegah terbentuknya klaster baru. Selain pengaturan jarak antar kursi dan maksimal kapasitas ruangan (50%) maka prokes lain yang wajib ditaati adalah pemakaian masker. Aturan ini harus ditati tanpa kecuali karena masker adalah perlindungan utama.
Penegakan aturan tentang masker tentu sudah dipahami oleh para delegasi IPU, karena di negaranya mereka juga tertib memakai masker. Bahkan yang dikenakan juga masker ganda untuk mencegah penularan omicron. Tidak hanya cukup dengan face shield karena tidak maksimal dalam melindungi mulut dan hidung.
Persiapan-persiapan ini memang harus maksimal agar panitia bisa menjalankan acara dengan baik. Dukungan juga dberikan tak hanya dari perusahaan BUMN di bidang transportasi tetapi juga BUMN lain yang terkait, juga UMKM. Semuanya berkolaborasi demi kesuksesan acara ini.
IPU akan diselenggarakan dalam waktu dekat dan persiapannya makin matang. Mulai dari panitia hingga BUMN serta UMKM yang mendukung, akan memaksimalkan acara ini agar berlangsung dengan sukses. IPU akan membawa banyak keuntungan sehingga para tamu alias delegasi dari negara anggota IPU akan dilayani dengan sangat baik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025