• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Komitmen Terapkan Green Energi Melalui Kendaraan Listrik Pada G20

Pemerintah Komitmen Terapkan Green Energi Melalui Kendaraan Listrik Pada G20

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 30 October 2022

Pemerintah Komitmen Terapkan Green Energi Melalui Kendaraan Listrik Pada G20

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali menjadi ajang pamer kendaraan listrik bagi Indonesia. Kendaraan listrik akan menjadi kendaraan utama bagi para delegasi KTT G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.

Pratikno mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik pada KTT G20 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan Green Energi untuk menuju Net Zero Emission.

” Bagi kami, G20 adalah momentum yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa kami bergerak untuk energi bersih, bergerak untuk ekonomi hijau, terutama untuk mengembangkan ekosistem untuk manufaktur kendaraan listrik,” Ujar Pratikno,.

Di sisi lain, Menhub Budi Karya mengatakan, Pemerintah akan memfasilitasi berbagai infrastruktur kendaraan listrik sebagai upaya untuk melakukan akselerasi energi terbarukan melalui pengembangan kendaraan listrik untuk mewujudkan Indonesia bebas emisi karbon.

“Ini bukti nyata dukungan terhadap upaya pemerintah memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Komitmen ini kita tunjukkan saat Presidensi Indonesia pada G20. Semoga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ini akan diikuti dengan penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat umum secara masif,” Jelas Menhub Budi Karya

Dalam rangka mendukung transisi energi terbarukan, PT Hyundai Motors Indonesia resmi menyerahkan 393 unit mobil listrik kepada Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) untuk kendaraan resmi G20 Summit.

President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters Se Young Tack Lee, mengatakan, untuk mendukung kegiatan KTT G20 di Bali mendatang, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan memberikan kendaraan mobil listrik untuk para delegasi KTT G20.

“Dukungan penyediaan mobil listrik Hyundai dan Genesis sebagai kendaraan resmi delegasi G20 menjadi bukti dari komitmen kami sebagai perusahaan otomotif yang mendukung akselerasi mobilitas dan era elektrifikasi di Indonesia,” ujar Se Young Tack Lee.

Tidak hanya PT Hyundai Motors Indonesia, PT Ilectra Motor Group (IMG) yang merupakan anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY) juga akan mengirimkan kendaraan listrik berupa motor listrik pada ajang perhelatan KTT G20 di Bali.

Purbaja Pantja selaku Direktur dan Group Chief Investment Officer PT Indika Energy Tbk mengatakan, pihaknya akan mengirimkan 20 unit motor listrik Alva One untuk mendukung perhelatan KTT G20 di Bali mendatang.

“Di KTT G20 nanti kita akan ikut. Alva akan kirimkan 20 unit tapi bukan jualan ya kita bantu untuk dipakai saat KTT G20,” kata Purbaja

Swlanjutnya Wuling Motors (Wuling) juga akan turut meramaikan kendaraan listrik pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dengan menyediakan 300 unit Air ev untuk digunakan pada gelaran KTT G20 di Bali.

President Director Wuling Motor Shi Guoyong mengatakan, pihaknya akan membantu mendukung gelaran G20 di Bali melalui kendaraan listrik dalam upaya mengurangi emisi karbon menuju Net Zero Emission.

“Kami bangga dapat mendukung KTT G20 di Bali sebagai Official Car Partner. Dukungan ini kami wujudkan dengan menyediakan 300 unit Wuling Air ev yang menjadi pendukung mobilitas ramah lingkungan untuk para delegasi dan organisasi internasional.” Kata President Director Wuling Motors.

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

November 7, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga Oleh Hanum Sekarningrum Ketahanan ekonomi Indonesia terus…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.