• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Komitmen Jaga Kepercayaan Investor dan Cegah PHK

Pemerintah Komitmen Jaga Kepercayaan Investor dan Cegah PHK

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 1 August 2025

Pemerintah Komitmen Jaga Kepercayaan Investor dan Cegah PHK

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas iklim usaha dan mempertahankan kepercayaan investor di tengah dinamika perekonomian global. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan untuk memastikan sektor usaha tetap bergerak dan meminimalkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus memantau kondisi industri dan berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi.

 

“Pemerintah hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan. Kami tidak hanya menjaga iklim investasi tetap kondusif, tetapi juga melindungi tenaga kerja dari ancaman PHK massal,” ujar Airlangga.

 

Pemerintah juga terus mendorong realisasi investasi dalam negeri dan asing guna menyerap tenaga kerja baru.

 

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya menitipkan pesan kepada para pengusaha di sektor otomotif untuk berupaya mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

 

Agus Gumiwang menekankan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, termasuk melalui berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan.

 

“Jangan ada PHK! Ini pesan pemerintah, jangan ada PHK. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang stabil termasuk melalui kebijakan yang bertujuan menjaga penemuan harga, harga yang terjangkau serta memastikan agar sektor manufaktur termasuk industri otomotif khususnya industri otomotif tetap menjadi sektor utama penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Menperin.

 

Menurut Menperin, kondisi ekonomi saat ini merupakan fase transisi. Namun, dia optimistis gejolak ekonomi yang terjadi hanya bersifat sementara dan akan segera pulih, serta pasar domestik juga akan kembali bergerak dan bergairah.

 

“Ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini kita lihat sebagai masa transisi dan kita sangat optimis bahwa ini hanya numpang lewat saja, hanya sebentar saja, ekonomi Indonesia akan segera pulih, pasar akan segera bergerak,” tuturnya.

 

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan serikat pekerja, untuk bersama-sama menjaga produktivitas dan stabilitas sosial demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.****

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

July 21, 2026

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

July 21, 2026

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.