Pemerintah Gandeng Danantara Bangun BUMN Tekstil, Jaga Industri Padat Karya

Pemerintah Gandeng Danantara Bangun BUMN Tekstil, Jaga Industri Padat Karya

*Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat fondasi industri nasional, khususnya sektor padat karya, melalui rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang tekstil. Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghidupkan kembali peran negara pada sektor industri strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

 

Menurut Airlangga Hartarto, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pertemuan di Hambalang, Bogor. Presiden mendorong agar Indonesia kembali memiliki BUMN tekstil yang kuat dan berdaya saing, mengingat sektor ini pernah menjadi tulang punggung industri nasional sekaligus penopang ekonomi masyarakat.

 

“Presiden mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki BUMN tekstil yang besar, dan kini saatnya sektor itu kembali dihidupkan untuk memperkuat industri padat karya,” ujarnya.

 

Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan dukungan pendanaan melalui Danantara Indonesia dengan nilai mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun. Airlangga Hartarto menegaskan, pendanaan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun kembali ekosistem industri tekstil nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

 

“Pendanaan sebesar US$ 6 miliar akan disiapkan oleh Danantara sebagai bagian dari komitmen memperkuat industri nasional,” katanya.

 

Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan BUMN tekstil juga bertujuan meningkatkan ketahanan industri dalam negeri terhadap dinamika global, termasuk kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Pemerintah, kata dia, telah menyusun peta jalan pengembangan industri tekstil dengan target ambisius, yakni peningkatan ekspor dari sekitar US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

 

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi dalam pembentukan BUMN tekstil. Opsi tersebut mencakup pendirian entitas baru, penguatan perusahaan tekstil yang telah ada, hingga kerja sama strategis dengan investor.

 

“Kami terbuka terhadap berbagai skema, sebagaimana yang selama ini dilakukan pada BUMN lain, dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Rosan Roeslani menambahkan, rencana ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah, sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja. Meski diakui tingkat pengembalian investasi sektor ini relatif lebih rendah, Danantara menempatkan dampak sosial ekonomi sebagai pertimbangan utama.

 

“Kami siap mempertimbangkan investasi dengan imbal hasil lebih rendah apabila manfaat penciptaan lapangan kerjanya jauh lebih besar, dan tekstil merupakan sektor dengan kontribusi tenaga kerja yang signifikan,” pungkasnya.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025