Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Perluasan Kebun Sawit

Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerataan ekonomi melalui kebijakan strategis, salah satunya memperluas lahan perkebunan kelapa sawit.

Terkait hal itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Yanto Santoso menilai kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas kebun sawit sudah tepat dan bukanlah deforestasi.

“Rencana perluasan kebun sawit di lahan terdegradasi tidak bisa disebut deforestasi. Dari tidak berhutan, tidak bertumbuh-tumbuhan, kemudian diubah menjadi tanaman sawit. Justru itu menghutankan kembali.” ungkapnya

Ia menjelaskan bahwa jika kebun sawit dibangun dengan sistem mixed plantation, kebijakan ini bisa dianggap sebagai reforestasi.

“Saya merekomendasikan agar 30% lahan sawit tetap diisi dengan tanaman hutan unggulan lokal,” tambah Prof. Yanto.

Ia juga menekankan bahwa memanfaatkan hutan rusak untuk penanaman sawit dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak lingkungan.

“Saya juga tidak setuju kalau hutan rimba raya ditebang untuk sawit, tapi kalau hutan rusak, itu justru solusi untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

Prof. Yanto mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 31,8 juta hektare hutan terdegradasi yang sering menjadi sumber kebakaran.

Dengan Memanfaatkan lahan tersebut, menurutnya, dapat mengurangi kebakaran dan meningkatkan nilai ekonomi.

Sementara itu, Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia, Kacuk Sumarto, menyambut baik kebijakan ini.

“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan terdegradasi. Ini juga mendukung visi kemandirian bioenergi,” katanya.

Kacuk menambahkan, meskipun tanaman sawit tidak sepenuhnya menggantikan fungsi hutan, setidaknya kebijakan ini dapat mengurangi laju degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Ia juga menyarankan penggunaan mixed plantation dengan menggabungkan kelapa sawit dan tanaman berkayu penghasil pangan untuk menjaga fungsi hutan.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat ME Manurung, turut mendukung kebijakan pemerintah itu.

“17 juta kepala keluarga petani sawit dari Aceh hingga Papua mendukung penuh kebijakan ini.” Jelasnya.

Dirinya menegaskan pentingnya optimalisasi lahan terdegradasi melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan ekstensifikasi.

“Kelapa sawit adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia,” ujar Gulat. []