Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Masalah Minyak Goreng
Oleh : Deka Prawira
Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah minyak goreng, mulai dari kestabilan persediaan hingga harga. Kendati demikian, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan penyesuaian, sehingga diperlukan sikap bijak masyarakat.
Harga minyak goreng beberapa bulan lalu mengalami penyesuaian karena mengikuti harga minyak dunia. Sejak ada invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak melonjak drastis, lebih dari 100 Dollar Amerika per barrel. Hal ini berpengaruh ke harga minyak sedunia, termasuk Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Ketika harganya terpaksa dinaikkan maka masyarakat menjerit dan akhirnya diberikanlah subsidi.
Namun kebijakan ini malah membuat kelangkaan minyak goreng., sehingga memicu Pemerintah untuk menghentikan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Ketika persediaan minyak memenuhi permintaan pasar maka masyarakat lega karena mereka tidak perlu antre lama hanya karena ingin membeli 2 liter minyak goreng. Namun harganya juga mengalami penyesuaian dan masyarakat diminta untuk memakluminya. Jika terlalu banyak subsidi maka malah memberatkan negara dan bisa menambah hutang pemerintah.
Untuk masalah harga sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan karena menunggu keseimbangan dan hukum ekonomi berlaku. Saat stok melimpah maka harga minyak goreng bisa ditekan sehingga rakyat kecil bisa membelinya tanpa harus pikir panjang. Masyarakat tinggal menunggu beberapa bulan lagi ketika stok minyak membanjiri pasaran dan akhirnya harganya bisa diturunkan, sesuai dengan hukum perekonomian.
Masalah harga memang sangat penting karena mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Namun pemerintah memastikan kestabilan harga dan akan segera menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Masyarakat juga diharapkan terus berdoa agar situasi politik di Eropa Timur kembali stabil sehingga harga minyak dunia juga stabil.
Harga minyak memang belum kembali seperti tahun lalu tetapi masyarakat tak perlu khawatir karena subsidi minyak goreng dihapus tetapi diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. BLT yang diberikan adalah 300.000 per orang. Justru bantuan langsung tunai ini akan tepat sasaran karena langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan subsidi minyak goreng karena bisa saja minyak itu dibeli oleh orang kaya.
Pemerintah juga memutuskan untuk memperbolehkan ekspor minyak dan CPO (crude palm oil) setelah beberapa bulan lalu ada larangan. Penyebabnya karena persediaan minyak dan CPO dalam negeri sudah terpenuhi. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan ekspor karena tidak akan mempengaruhi harga minyak di luar negeri dan tidak akan melonjakkan harganya.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihak swasta seharusnya membantu pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng. Penyebabnya karena perkebunan sawit milik pemerintah luasnya hanya 4% sementara sisanya diolah oleh swasta. Mereka bisa membantu kestabilan harga agar tidak memberatkan masyarakat.
Memang seharusnya pihak swasta juga turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Sebagai warga negara yang baik maka mereka seharusnya turut andil dalam kestabilan harga. Bukan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Namun pemerintah juga tidak mau bergantung pada andil pihak swasta karena akan ada komitmen penuh dalam menyelesaikan masalah minyak goreng. Masyarakat diminta untuk sabar sampai harga minyak dunia kembali stabil sehingga harga minyak goreng juga bisa diturunkan lagi.
Permasalahan minyak goreng memang menjadi isu yang amat sensitif karena minyak adalah salah satu dari sembilan bahan pokok. Pemerintah berjanji akan bekerja keras dan berkomitmen dalam menyelesaikan masalah minyak goreng sehingga harganya bisa ditekan dan menjadi stabil. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap bersabar mengingat berbagai kebijakan tersebut membutuhkan banyak penyesuaian.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
