Pemerintah Awasi Pembayaran THR 2022

Pemerintah Awasi Pembayaran THR 2022

Oleh : Deka Prawira

Pemerintah melalui Kemenaker lakukan pengawasan ketat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 melalui Posko THR. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan perundang-undangan dalam menjamin kesejahteraan para pekerja/buruh.

Menjamin bahwa seluruh pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2022 ini bisa tersalurkan ke para pekerja/buruh, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko THR untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran.

Dengan adanya posko tersebut, maka para pekerja/buruh bisa lebih dijamin untuk menerima hak mereka, yakni THR Keagamaan sebagaimana dengan ketentuan yang telah berlaku.

Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyatakan bahwa Posko THR 2022 tersebut telah melibatkan berbagai unit teknis, bahkan termasuk akan memberikan jaminan layanan konsultasi penyaluran THR serta penegakan hukumnya.

Sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka apabila terdapat para pekerja/buruh yang ternyata haknya tidak diberikan oleh pihak perusahaan bisa langsung mengajukan aduan mereka.

Harapan besar disampaikan oleh Menaker bahwa dengan adanya Posko THR 2022 supaya mampu untuk menjamin ketentuan perundang-undangan dengan tertib dan juga efektif. Tak hanya itu, dirinya menambahkan bahwa supaya ada pula kesepakatan sehingga mampu untuk memuaskan kedua belah pihak, baik itu para pekerja/buruh dan juga pihak perusahaan.
Perlu diketahui pula bahwa apabila terdapat dugaan sebagaimana pelaporan yang diterima oleh pihak Posko THR 2022, maka hasil pemeriksaan tersebut akan langsung diteruskan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk selanjutnya bisa diserahkan kepada pihak penegak hukum sesuai dengan kewenangan mereka. Adanya pantauan langsung dari Pemerintah ini merupakan hal yang sangat baik untuk terus dilakukan.
Tentunya Pemerintah tidak akan membiarkan para pekerja/buruh tidak sampai memperoleh hak-hak mereka sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2021 lalu, terdapat sebanyak lebih dari 2 ribu kasus pengaduan mengenai THR pada posko ini. Lebih lanjut Menaker kembali mengimbau kepada seluruh pengusaha supaya bisa menjamin dan menjalankan kewajiban mereka untuk memenuhi hak para partner kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah, bahwa pemberian THR keagamaan yang notabene tidak termasuk ke dalam pendapatan atau upah merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada para pekerja/buruh mereka paling lambat adalah tujuh hari sebelum lebaran. Kebijakan untuk memberikan aturan tegas serta pemantauan ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus menurunkan tingkat pengangguran serta menyejahterakan keberlangsungan bekerja serta berusaha.
Sebenarnya jaminan kesejahteraan untuk para pekerja/buruh yang telah dilakukan oleh Pemerintah ini bukanlah hanya sekedar mengenai materi saja. Pasalnya jika ditelisik lebih jauh, ketika pembayaran THR keagamaan mampu 100 persen ditaati oleh pihak perusahaan kepada partner kerja mereka, maka hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk merayakan hari kemenangan bersama dengan keluarga mereka.
Sehingga sejatinya juga akan memberikan dukungan dalam bentuk sosial dan juga psikologis para pekerja/buruh tersebut. Karena dengan dibayarkannya THR keagamaan, maka mereka tidak perlu khawatir lagi untuk bisa merayakan bersama dengan keluarga besar mereka. Maka dari itu bisa dikatakan juga kesejahteraan yang dimaksud adalah dari berbagai aspek telah dijamin oleh Pemerintah.
Pengaduan yang akan dilayani oleh posko THR 2022 tersebut juga akan mampu dimanfaatkan baik oleh pihak pekerja/buruh dan juga oleh pihak perusahaan sendiri apabila mendapati apapun penyimpangan dalam praktik di lapangan. Selain itu Pemerintah juga telah mengelaborasikan pendekatan digital dalam konsultasi karena bisa langsung diakses secara daring maupun secara luring dengan langsung mendatangi kantor Kemenaker di daerah masing-masing.
Pemerintah akan terus mengawasi pembayaran THR 2022 kepada para pekerja sesuai kewenangan yang berlaku. Masyarakat pun diminta untuk dapat memanfaatkan fasilitas aduan yang telah disediakan Kemenaker apabila ditemukan penyimpangan pembayaran THR.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By 0

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

All Rights Reserved © 2025