Pemerintah Antisipasi Dampak Negatif Konflik Ukraina-Rusia
Oleh : Ahmad Subur
Perang yang dikobarkan oleh Rusia di Ukraina berpengaruh negatif terhadap perekonomian global, termasuk harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia terus mewaspadai dampak negatif peristiwa tersebut agar tidak berimbas langsung kepada kondisi di dalam negeri.
Masyarakat sedunia sedang didera berbagai masalah. Pandemi belum usai dan virus covid-19 belum pergi, tetapi malah ada peperangan di Ukraina yang disebabkan oleh invasi Rusia.
Konflik ini tidak hanya berpengaruh ke warga di sana tetapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena menaikkan harga minyak dunia.
Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM menyatakan bahwa harga minyak Brent sudah menembus lebih dari 100 dollar Amerika per barrel, padahal prediksi APBN hanya berkisar 60-an dollar saja. Kenaikan secara drastis ini takut akan berpengaruh buruk terhadap Indonesia.
Hal ini tentu memusingkan karena otomatis juga menaikkan harga minyak di Indonesia, sehingga kemungkinan harga bensin akan naik juga.
Setelah sebelumnya Shell menyesuaikan harga bahan bakar produksinya menjadi 13.500 per liter. Namun belum diketahui berapa nanti harga fix premium, pertalite, pertamax, solar, dll.
Ketika ada kenaikan harga maka ini adalah sebuah dampak negatif dari perang, karena Rusia adalah produsen minyak nomor dua sedunia.
Sedangkan ketika mereka melakukan invasi, maka akan fokus perang dan perdagangan minyak sedikit terabaikan, sehingga harga minyak bisa gonjang-ganjing.
Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi dampak konflik antara Rusia dan Ukraina, tujuannya agar harga minyak internasional kembali stabil. Pasalnya, jika harga minyak dunia naik satu dollar saja, maka subsidi yang ditanggung banyak sekali, mencapai triliunan rupiah.
Apalagi kenaikan harga minyak dunia sampai ratusan barel berpengaruh juga terhadap harga gas (elpiji) dan listrik. Penyebabnya karena minyak masih menjadi bahan bakar industri tersebut. Sehingga diprediksi tarif dasar listrik dan harga elpiji juga terpaksa dinaikkan.
Pemerintah mengantisipasi dampak konflik Ukraina dan Rusia dengan melobi PBB agar mereka mau terjun langsung untuk menghentikan peperangan ini. Pasalnya, jika tidak dicegah, bisa memicu perang dunia ketiga. Padahal seluruh dunia masih berjuang mengatasi Corona, masih ditambah lagi beban world war.
Selain itu, untuk mengatasi dampak kenaikan minyak di Indonesia, maka akan ada himbauan. Masyarakat tidak boleh memakai elpiji kemasan 3 kg (gas melon) karena itu hanya untuk kalangan yang tidak mampu, karena mendapatkan subsidi pemerintah. Sedangkan kelompok menengah dan ke atas harus tahu diri dan memakai gas 12 kg alias yang warna biru, karena mereka terbukti mampu membayar.
Langkah untuk mengatasi dampak kenaikan minyak yang selanjutnya adalah dengan konversi energi. Jika yang banyak adalah kendaraan dengan bahan bakar BBM maka diganti dengan yang menggunakan tenaga listrik. Memang sudah ada kendaraan umum yang memakainya dan diharap akan lebih banyak, tujuannya untuk mengurangi ketergantungan minyak.
Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi dampak konflik antara Rusia dan Ukraina, karena jika terjadi perang akan melonjakkan harga minyak dunia. Jika ini yang terjadi maka takut akan mengakibatkan inflasi. Sehingga Rusia maupun Ukraina perlu dilobi agar menghentikan peperangan.
Konflik selalu membawa kesengsaraan, termasuk perang yang terjadi di Ukraina akibat kekejian pihak Rusia. Ketika ada perang maka harga minyak dunia naik banyak sekali. Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasinya, agar masyarakat tidak terlalu merasakan akibat negatif dari peperangan ini.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menunjukkan progres signifikan sebagai bukti nyata komitmen…
Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.…
Sinergitas TNI, Polri, dan KPU Jadi Kunci Keamanan Pilkada Serentak 2024 Menjelang Pilkada serentak 2024…
Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak mempermasalahkan pertemuan yang terjadi antara Presiden ke tujuh Joko…
Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Suswono pada tanggal 26 Oktober lalu saat acara Deklarasi…
Ancam Stabilitas Bangsa, Presiden Prabowo Perkuat Pengawasan Peredaran Narkoba Oleh: Darmawan Hutagalung Presiden Prabowo Subianto…