Pemekaran Wilayah Solusi Menyejahterakan Rakyat Papua
Oleh : Sabby Kosay
Kesejahteraan masyarakat Papua merupakan salah satu fokus pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satu solusi konkrit untuk menaikkan level kesejahteraan rakyat Papua adalah dengan pemekaran wilayah.
Wilayah Provinsi Papua begitu luas dengan kondisi geografis yang sangat sulit serta kompleksitas masalah yang dihadapi oleh warga Papua, hal tersebut tentu membutuhkan kehadiran pemerintah provinsi yang tanggap setiap saat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Naligi Kurisi selaku Kepala Suku Besar Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya menilai rencana pemekaran wilayah Papua atau Daerah Otonomi Baru (DOB) akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di ujung timur Indonesia.
Naligi menilai, kehadiran otonomi khusus juga turut memberikan perubahan di Tanah Papua. Ia menuturkan, pada tahun 2019 daerah lembah baliem amatlah berbeda dengan daerah lain, tidak ada pembangunan yang berarti. Namun setelah tahun 2021 pembangunan mulai nampak dan dirinya menilai bahwa kebijakan otsus berhasil.
Ia berharap agar kebijakan tersebut dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika para pejabat yang ada di Jakarta dapat terus melanjutkan kebijakan otsus untuk Papua.
Senada dengan Naligi, salah seorang tokoh masyarakat kabupaten Sarmi wilayah Pantai Timur Beny Kantum, S.Pd, juga mengatakan hal serupa. Dirinya juga mendukung akan kelanjutan otsus dan pemekaran Papua.
Beny juga mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak boleh kembali ke masa lalu dan dijadikan pegangan untuk menolak otsus dan pemekaran. Menurutnya, masyarakat harus optimis dengan keberadaan otsus di Tanah Papua.
Pemekaran provinsi Papua juga merupakan langkah yang tepat dan pihaknya mendukung hal tersebut, dikarenakan pemekaran ini, program-program pemerintah dapat lebih terfokus dan tepat sasaran yaitu masyarakat yang menikmatinya.
Perlu kita ketahui, bahwa ide pemekaran kembali dihidupkan ketika 61 orang Papua diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada bulan September 2019 lalu. Salah satu dari rombongan yang diundang presiden tersebut, Saleh Sangadji mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah tersebut dengan birokrasi.
Saleh yang merupakan warga Kabupaten Mappi mengatakan saat ini masyarakat Papua Selatan sangat minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura. Ia menegaskan, terdapat perbedaan budaya antara masyarakat yang tinggal di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di wilayah utara.
Dengan adanya pemekaran daerah, ia berharap agar sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah tersebut. Saleh menambahkan, pemekaran wilayah di Papua akan membawa peningkatan ekonomi, juga kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Presiden Jokowi telah menyetujui adanya pemekaran di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, awalnya para tokoh Papua yang hadir meminta agar ada pemekaran sebanyak 5 wilayah di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.
Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua. Yanto berpendapat, tujuan daripada pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua juga untuk pendidikan dan kemajuan di segala aspek dan itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan.
Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukung realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menjadikan Papua semakin maju merupakan salah satu target pemerintah yang ingin membangun negara secara Indonesiasentris. Kesejahteraan di Papua merupakan masalah yang harus diselesaikan, sehingga akan banyak masyarakat Papua yang dapat mengabdikan dirinya untuk bumi cenderawasih.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
