• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemekaran Wilayah Papua Mendapat Dukungan Masyarakat

Pemekaran Wilayah Papua Mendapat Dukungan Masyarakat

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 18 June 2022

Pemekaran Wilayah Papua Mendapat Dukungan Masyarakat

Oleh : Rebecca Marian

Pemekaran wilayah Papua mendapat dukungan dari masyarakat. Kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengangkat harkat Orang Asli Papua (OAP).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemekaran wilayah memiliki manfaat yang sangat baik, yakni mampu untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme birokrat di daerah yang bersangkutan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahannya secara jauh lebih efektif serta efisien demi meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan kesempatan yang sangat luas untuk masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tersebut.

Tentunya dengan manfaat dari pemekaran wilayah tersebut, maka Pemerintah saat ini tengah merencanakan adanya pemekaran wilayah di Papua dengan harapan supaya wilayah itu juga mampu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia dalam hal kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Untuk itu, hal baik tersebut mendapatkan banyak dukungan.

Setidaknya sebanyak 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua telah bersepakat untuk mendukung upaya pemekaran di Provinsi Papua. Dukungan tersebut semata untuk tercapainya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua tentunya.

Terdapat beberapa kesepakatan yang telah disetujui bersama, yakni komitmen untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sebagaimana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2/2021.

Lebih lanjut, 29 Kabupaten dan Kota di Papua tersebut juga telah bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana sesuai dengan wilayah adat mereka. Serta adanya penerapan UU sektoral di Provinsi Papua yang telah sesuai dengan UU Nomor 2/2021 tersebut.
Bahkan tidak hanya sekedar menyepakati, namun sebanyak 29 Kabupaten dan Kota tersebut juga mendesak kepada Pemerintah pusat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau juga bisa dikatakan pemekaran Provinsi di Papua. Mereka juga menginginkan supaya pemekaran tersebut disertai pula dengan adanya formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga Kepolisian Negara Respublik Indonesia (Polri).
Beberapa hal lain juga menjadi tuntutan mereka, yakni adanya alokasi kursi DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran Papua nantinya setidaknya berjumlah minimal 5 kursi secara proporsional. Termasuk juga adanya Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang harus berasal dari OAP.
Dukungan mengenai pemekaran wilayah di Papua juga datang dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor. David Rumansara selaku Ketua LMA Biak Numfor mengungkapkan bahwa masyarakat adat Saireri telah sangat mendukung adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) dan juga Otsus Jilid II lantaran mereka benar-bena menginginkan adanya kesejahteraan masyarakat.
Kemudian di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan LMA Biak Numfor, Marthinus Randongkir menyampaikan justru kepada pihak-pihak yang sampai saat ini masih menolak adanya rencana pemekaran wilayah yang berasal dari Pemerintah ini dengan berpikir kembali menggunakan logika yang jernih karena keberhasilan program tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat yang harus bisa saling menunjang dan saling menopang.
Baginya, tujuan utama dari adanya pemekaran wilayah di Papua tersebut semata adalah untuk bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk merasakan pembangunan yang ada dan tujuannya tentu adalah kesejahteraan yang adil.
Pada kesempatan yang lain, salah satu dari tuntutan yang disebutkan tadi nyatanya memang sudah terealisasi. Didimus Yahuli selaku Bupati Yahukimo menyatakan bahwa anggota DPRD Yahukimo saat ini secara 100 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP). Maka dari itu, dirinya kemudian menegaskan bahwa sangatlah keliru apabila masih ada saja pihak yang menganggap bahwa seakan adanya pemekaran wilayah di Papua ini kemudian akan meminggirkan OAP. Justru sebaliknya, pemekaran wilayah terbukti meningkatkan peluang bagi OAP untuk lebih maju.
Pemekaran wilayah Papua merupakan kebijakan tepat untuk memajukan daerah tersebut yang perlu mendapatkan dukungan luas. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, pemekaran wilayah dapat segera terwujud dan pembangunan di Papua akan berjalan optimal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.