Pembatasan TKA dan WNA Sudah Tepat

Oleh : Kania Putri

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya membatasi masuknya tenaga kerja asing maupun warga negara asing ke Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap sudah tepat guna mencegah lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia.
Pembatasan terhahadap orang asing telah mengalami perluasan, hal tersebut telah dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly . Perluasan tersebut tertuang dalam permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam peraturan yang memiliki masa transisi dua hari sejak 21 Juli 2021 tersebut, tenaga kerja asing (TKA) yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Tanah Air. Tentu timbul pertanyaan, kenapa pembatasan baru dilakukan saat ini?
Menteri Yasonna menjelaskan, pembatasan orang asing masuk ke tanah air sebelumnya sudah diberlakukan. Akan tetapi, TKA yang bekerja dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) boleh masuk dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait serta memenuhi protokol Covid-19.
Dirinya berujar, saat ini pihaknya telah melakukan evaluasi dan ada berbagai masukan dari masyarakat yang sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat TKA apakah di PSN ataupun dalam proyek yang lain tidak diperkenankan masuk. Kecuali yang masuk dalam klasifikasi tersebut.
Klasifikasi yang dimaksud adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan Izin tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.
Perihal transisi kebijakan dua hari, Yasonna memberikan alasan kebijakan yang diumumkan hari ini tidak adil bagi mereka yang sedang proses terbang menuju tanah air. Tidak mungkin pihaknya akan langsung mendeportasi
Yasonna mengatakan, yang selalu berurusan dengan kedatangan orang asing biasanya selalu ada jeda waktu. Dirinya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu tentang hal ini. Sehingga dirinya mengira kebijakan ini akan diterapkan dengan ketat dengan harapan bahwa Pemerintah dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik.
Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa penggunaan TKA dalam proyek-proyek BUMN tergolong minim. Kendati demikian, Erick tidak menutupi fakta kalau ada penggunaan pakar dari luar negeri dalam proyek-proyek tertentu. Dirinya mencontohkan proyek PLN dengan konsorsium PT PJBI-Masdar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 MW.
Mungkin ada satu dua orang ekspertis dari TKA yang datang ke proyek tersebut dan ingin memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik. Tapi Eric memastikan tidak mungkin pihaknya berpihak kepada tenaga kerja asing.
Berdasarkan Pasal 4 (1) Perpres No.20 Tahun 2018 tentang TKA, setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabaan yang tersedia. Sedangkan Pasal 4 (2) menyebut dalam hal jabatan yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.Jumlah TKA di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 95.355 orang. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, rasio penggunaan TKA merupakan yang terendah yaitu sebesar 0.01 persen.
Pada kesempatan berbeda, Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan banyak laporan warga masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh WNA.
Kepala Bagian Humas dan Hukum dtjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara, merinci dugaan pelanggarannya seperti tidak bermasker saat kelaur rumah, berkumpul tanpa jaga jarak, bahkan ada yang mengkampanyekan berisi menentang kebijakan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Angga menjelaskan WNA yang melanggar aturan selama masa PPKM akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. Ditjen Imigrasi bisa menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan masuk ke Wilayah Indonesia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Pembatasan TKA dan WNA di Indonesia merupakan bukti bahwa orang asing yang ada di Indonesia memang benar-benar dipantau gerak-gerik ataupun mobilitasnya, baik yang sudah menetap atau yang berstatus tinggal sementara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

 

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025