• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan Infrastruktur Mendongkrak Perekonomian Rakyat Papua

Pembangunan Infrastruktur Mendongkrak Perekonomian Rakyat Papua

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 13 December 2021

Pembangunan Infrastruktur Mendongkrak Perekonomian Rakyat Papua

Oleh : Alfred Jigibalom

Peningkatan perekonomian di Papua tentu saja tidak terlepas dari adanya pembangunan infrastruktur, pembangunan seperti jalan, jembatam hingga bandara, tentu saja akan berimbas pada perputaran roda perekonomian di Papua.

Pembangunan sejumlah proyek di Bumi Cenderawasih memang terbukti mendorong perekonomian masyarakat Indonesia Timur, tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.

Faktor geografis Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari gugusan pulau-pulau sangat bergantung pada infrastruktur demi kelancaran mobilitas penduduk hingga barang dan jasa.

Secara konsisten pemerintah juga menghadirkan infrastruktur baru bagi masyarakat Papua, seperti pembangunan jembatan Sungai Sumboy. Jembatan sepanjang 80 meter tersebut menghubungkan dua distrik, yakni Distrik Kosiwo dan Distrik Yapen Barat.

Dibangunnya jembatan tersebut tentu saja sangat membantu aktivitas penduduk dan mendorong perekonomian masyarakat setempat.

Pasalnya, sebelum pembangunan jembatan Sungai Sumboy, penduduk dua distrik terpaksa menyeberangi sungai serta melawan arus deras untuk menuju wilayah kota. Kini, melalui jembatan Sungai Sumboy, mobilitas masyarakat hingga barang dan jasa akan semakin mudah.
Konektivitas wilayah dengan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan kesehatan pun semakin terjangkau lantaran jarak tempuhnya semakin singkat. Dampak ekonomi juga mulai terasa karena masyarakat dapat menghemat biaya operasional kendaraan melalui jembatan Sungai Sumboy.
Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kepulauan Yapen, perekonomian daerah pesisir tersebut ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan yang berkontribusi di atas 15% kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, mengatakan bahwa sumber pendanaan pembangunan jembatan tersebut berasal dari fasilitas pinjaman daerah oleh PT SMI. Fasilitas pinjaman daerah tersebut sangat menguntungkan tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat karena bisa langsung merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun.
Dalam keterangan resmi di laman Kabupaten Kepulauan Yapen, Tesar mengatakan bahwa pihaknya merasa bersyukur bahwa jembatan ini bisa diselesaikan dengan besaran kontrak Rp. 20.9 miliar. Bahwa pinjaman daerah ini harus dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan Rp 1 pun. Tidak bisa pinjaman ini digunakan untuk kegiatan di luar yang sudah direncanakan.
Kebutuhan terkait dengan infrastruktur yang mumpuni semakin terasa setelah pandemi Covid-19 melanda di Papua.
BPS Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat bahwa pertumbuhan di sektor ekonomi pada wilayah tersebut mengalami kontraksi sebesar minus 4,55% sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Padahal, Kabupaten dengan jumlah penduduk 112 ribu jiwa tersebut mampu tumbuh di atas 4 persen pada periode 2016-2019.
Rinciannya, perekonomian tumbuh 5,41 % pada tahun 2016, lalu 4,64 % di 2017. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat sebesar 4.55 % dan sebesar 4.73 % pada 2019.
Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menggeliatkan kembali perekonomian kepulauan yang berada di wilayah Teluk Cenderawasih tersebut. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, barang dan jasa melalui kehadiran berbagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah.
Perlu kita ketahui bahwa Papua telah menjadi provinsi yang mencatatkan ekonomi tertinggi pada kuartal III 2021, yakni 14.54 % secara tahunan. Pertumbuhannya naik daripada kuartal sebelumnya yang sebesar 13,7 %.
Kemudian, terdapat 13 sektor lain yang juga mendorong ekonomi Papua. Rinciannya, jasa perusahaan yang tumbuh 2,02 persen, infokom 2.71 persen, perdagangan besar 9.3 persen, serta pengadaan listrik dan gas sebesar 9,29%.
Lalu, jasa kesehatan dan kegiatan sosial tercatat tumbuh 5.21 persen, jasa keuangan dan asuransi 4.49 persen, jasa lainnya 3.73 persen, real estate 7.04 persen, penyedia jasa akomodasi dan makan minum 6,14 persen, pengadaan air, sampah dan daur ulang 6,58 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 1.22 persen, serta transportasi dan pergudangan 0.24 persen.
Sementara itu, BPS juga menunjukkan pertambangan dan penggalian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 12.95 persen.
Meningkatnya perekonomian di Papua tentu saja menjadi hal baik, karena dengan demikian kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan tentu saja Papua akan menjadi provinsi yang semakin maju dan berkembang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.