• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan IKN Wujudkan Perubahan Peradaban

Pembangunan IKN Wujudkan Perubahan Peradaban

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 11 November 2022

Pembangunan IKN Wujudkan Perubahan Peradaban

Oleh : Shenna Aprilya Zahra

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah ide kemaren sore, mimpi tersebut sudah pernah ada sejak zaman Soekarno. Kini Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki hajat besar yakni membangun IKN di Kalimantan.

IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesiasentris. Melalui pembangunan IKN, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Dalam sambutan, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memerlukan keadilan ekonomi, Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin dihadirkan yaitu dengan membangun IKN.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran dan basis ekonomi baru. Menurut Presiden, sebagai negara besar Indonesia harus berani memmiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa.

Jokowi menambahkan, jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapanpun kita akan sulit untuk menjadi negara maju.
Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan, Nusantara merupakan masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan pihak, termasuk para investor.

Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.

Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, tidak hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari anggaran yang ada. 80% akan pemerntah berikan kesempatan kepada para investor.

Jokowi juga menuturkan bahwa pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Nusantara telah tertuang ke dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu, Presiden juga meminta kepada para investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modalnya di IKN.
Pada kesempatan berbeda, Ari Dwipayana selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP Prajaniti Hindu Indonesia menegaskan bahwa beban DKI Jakarta akan semakin berat. Naik sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat bisnis.
Dipilihnya Kalimantan Timur juga dinilai sebagai lokasi pembangunan IKN yang sangat tepat. Selain karena di Kaltim minim risiko bencana, tingkat kepadatan penduduknya juga masih rendah, juga sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
Posisi geostrategis Kalimantan Timur di tengah Indonesia akan memudahkan bagi pemerataan ekonomi, terutama ke wilayah Indonesia Timur yang masih tertinggal. Diharapkan dengan adanya pepindahan IKN ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan mampu mendorong perdagangan antarwilayah dan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar.
Ari Dwipayana melanjutkan, pembangunan Ibu Kota Baru menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia. Merupakan gagasan dan hasil karya anak bangsa bukan sebuah warisan kolonial.
Hasil karya ini tentu saja akan dikenang sampai ratusan tahun ke depan. Karena menjadi milstone atau tonggak sejarah yang amat penting, maka seharusnya IKN dibangun dengan konsep yang visioner.
Pembangunan IKN di Kalimantan tentu saja bukan semata-mata pindah pusat pemerintahan atau sekadar memindahkan gedung-gedung. Bukan juga semata mencari lokasi yang strategis, bukan juga sekadar merancang desain arsitektur yang indah. Melainkan harus memiliki visi yang besar ke depan. Pertama, visi menjadi smart metropolis yang compact dan modern.
Kedua, harus dirancang menjadi kota yang inklusif, atraktif, humanis, ramah dan nyaman bagi semua kalangan.
Ketiga, Ibu Kota Baru menjadi representasi identitas bangsa dengan mengapresiasi budaya Indonesia yang majemuk.
Keempat, mendorong tumbuhnya smart economy berbasis riset dan inovasi, serta mampu menciptakan kesempatan kerja baru.
Kelima, dirancang sebagai superhub dari daerah sekitarnya. Sehingga diharapkan pemerataan pembangunan dapat semakin terwujud.
IKN juga dapat melambangkan jembatan antara histori Indonesia. Pada dasarnya IKN merupakan jembatan antara masa lalu Indonesia dan mimpi Indonesia membangun peradaban dunia. Hal inilah yang diharapkan sebagai core value dalam membanguntata kota dan arsitek dari ibu kota baru.
Arsitek asal Jepang Kengo Kuma berharap agar IKN di Kalimantan tersebut bisa dijadikan contoh atau model bagi ibu kota terutama di Asia.
Presiden Jokowi telah menegaskan, bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan untuk pemerataan pembangunan.
Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau, akan tetapi penyebaran populasi masyarakatnya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Hal tersebutlah yang menurut Jokowi menjadi sebab pendapatan Domestik Bruto atau PDB Indonesia juga terkonsentrasi di Jawa. Artinya magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta, sehingga diperlukan magnet lain.
Pemindahan Ibu Kota Negara juga mendorong pemerataan pembangunan, dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya yang bakal memberikan dampak ekonomi positif luar biasa bagi bangsa melalui jalur investasi dan perdagangan.
Ketika ekonomi dan investasi bergerak, disitulah peradaban akan dimulai, sehingga membangun IKN merupakan langkah konkrit pemerintah dalam membangun peradaban.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.