Pembangunan IKN Tingkatkan Daya Tarik Investasi Domestik hingga Mancanegara

Pembangunan IKN Tingkatkan Daya Tarik Investasi Domestik hingga Mancanegara

Oleh : Dwi Cahya Alfarizi

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur ternyata mampu menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan sudah ada investor yang menjalin kesepakatan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Investor tersebut ada yang dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kesempatan konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 Suharso mengatakan, banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada investor dalam negeri sekitar di atas 10, kemungkinan dari luar negeri sekitar 3 investor.

Namun sampai pada kesepakatan diperlukan waktu yang tidak singkat, pasalnya perlu untuk dievaluasi dan ditinjau kembali.

Suharso juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023 alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, hingga BKPM dengan total 23,5 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa pembangunan IKN setidaknya membutuhkan biaya hingga Rp 466 triliun dan akan selesai 15-20 tahun. Dari porsi tersebut sebesar 19-20 persen diambil dari dana APBN dan sisanya bisa melalui skema PPP, KPBU, investor dan instrumen lainnya di luar APBN.
Total anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara yang menggunakan instrumen APBN khusus untuk pembangunan wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahun 2022-2024 sebesar Rp 43 triliun.
Presiden Jokowi juga telah mempersilakan kepada para investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun. Hal tersebut merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada para investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modalnya di IKN.
Pada kesempatan lain, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan tiga hal terkait dengan pembangunan IKN. Sehingga dalam rangka membangun kota IKN, tidak hanya layak huni tetapi juga dicintai.
Bambang memaparkan, ketiga hal tersebut adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN, kemudian pembentukan Badan Usaha Milik Otorita IKN, serta pelaksanaan pajak pasar.
Pihaknya juga menginginkan agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu menjadi kota yang layak huni.
Ditambahkannya, akan ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang dirancang dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kemenkeu, Bappenas/PPN, serta stakeholder lain. Untuk membuat investor nantinya dapat menanamkan modal hingga melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu, semua pihak diharapkan berpartisipasi dalam menanamkan modal karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, mengingat hal ini merupakan tugas pihak Otorita untuk memfasilitasi siapapun yang ingin berinvestasi.
Ketua KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengapresiasi langkah pemerintah dengan menyiapkan berbagai kemudahan untuk kalangan pengusaha dan investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara.
Dirinya juga berpendapat bahwa sektor swasta harus memanfaatkan peluang-peluang perdagangan, investasi dan pengembangan area baru di IKN Nusantara. Ia melihat banyak peluang yang dapat digarap investor, misalnya di sektor layanan kesehatan dan kebugaran, perumahan dan bangunan komersial hijau, pusat pendidikan kelas dunia, ekosistem energi berkelanjutan.
Beberapa investor luar negeri yang sudah berminat ikut investasi berasal dari berbagai negera seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, serta beberapa negara Eropa dan Australia.
Meski demikian, pemerintah akan memprioritaskan investor domestik. Alasannya, investor luar negeri memiliki banyak pertimbangan salah satunya perihal security business. Sedangkan investor domestik dinilai ‘lebih mudah’ dan paham betul soal proyek tersebut.
Investasi di IKN Nusantara akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart city yang sesuai dengan prinsip SDGs.
Sebagai informasi, rencana IKN telah digagas pemerintah sejak 2019. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN tentu saja memiliki pertimbangan yakni luar biasanya potensi besarnya sebagai modal pembangunan nasional hingga lokasinya yang sangat strategis.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur telah tertuang dalam UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pembangunan IKN secara nyata telah mengundang berbagai Investor domestik maupun dari luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan wilayah IKN demi percepatan pembangunannya.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025