• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024

Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 February 2024

Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024

Oleh: Nana Gunawan

Pemungutan suara Pemilu baru saja dilakukan dan masyarakat Indonesia kini sedang menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik menjamin bahwa megaproyek IKN Nusantara akan terus berlanjut, terlebih melihat dampak dari pasca Pemilu 2024.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Dini Suryani mengatakan 12 dari 17 partai peserta pemilihan umum mendukung kelanjutan pembangunan IKN Nusantara. Proyek IKN tetap dilanjutkan dalam program kerja Pemerintahan selanjutnya. Dini juga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus melakukan rekognisi keberadaan masyarakat adat atau lokal agar menjamin hak-hak dasar mereka.

Pemerintah memastikan bahwa proses pembangunan IKN lebih mengedepankan demokratis dan dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Pemerintah juga memastikan proses pembangunan IKN tidak akan menambah beban lingkungan yang sudah berat di wilayah tersebut atau memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak pembangunan tersebut.
Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat agar tidak ada lagi khawatiran terkait nasib pembangunan IKN Nusantara setelah pergantian pemimpin Indonesia pada tahun 2024. Potensi gagalnya megaproyek IKN Nusantara sangat minin terjadi karena undang-undangnya sudah ada dan telah didukung oleh 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Dengan bermodalkan Undang-Undang, maka kepastian pembangunan IKN hingga tahun 2045 bisa terus berjalan.
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyatakan banyak investor yang berasal dari luar negeri, menanyakan mengenai kelanjutan proyek pembangunan IKN setelah Pemilu 2024. Bambang menegaskan bahwa hingga saat ini, proyek pembangunan IKN tetap berlanjut karena telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.
Bambang terus meyakinkan para investor bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan karena regulasinya sudah ada dan cukup kuat untuk menjamin kelangsungan pembangunan IKN.
Bambang Susantono juga membeberkan progress teranyar dari pembangunan IKN, bahwa saat ini pembangunan IKN masuk dalam tahap I dari 2022-2024 atau pemindahan tahap awal untuk fungsi Pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa. Lalu, Pembangunan tahap II akan terlaksana mulai 2025 hingga 2029. Di tahap inilah mulai dibangun area inti dari IKN Nusantara termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, pengembangan Kawasan riset dan talenta.
Kemudian, di tahap III pada 2030-2034 akan mulai dibangun pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, Kawasan industri, serta penguatan kota cerdas. Selanjutnya, masuk ke tahap IV tahun 2035 hingga 2039 akan dimulai Pembangunan menyeluruh untuk infrastruktur dan ekosistem tiga kota. Pembangunan ini juga bertujuan untuk percepatan pembangunan Kalimantan.
Dan tahap terakhir yaitu tahap V pada tahun 2040-2045 di mana pembangunan akan difokuskan pada penguatan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua orang. Adapun total investasi yang masuk ke IKN dari non-APBD sampai saat ini adalah Rp42,5 Triliun. Bambang menjelaskan bahwa terdapat 33 perusahaan swasta dan lembaga non-Pemerintah yang sudah memulai Pembangunan di IKN. Badan Otorita juga telah mengantongi 344 pernyataan minat investasi (LOIs). Sehingga, baik investor maupun pihak-pihak terkait lainnya, tidak perlu khawatir akan nasib proyek IKN karena sudah ada legal standing yang memuat kepastian pembangunan IKN Nusantara.
Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menambahkan bahwa IKN telah melakukan groundbreaking sebanyak empat kali sepanjang September 2023 hingga Januari 2024. Pihaknya juga mencatat sudah ada tiga rumah sakit besar ayang akan dibangun di IKN Nusantara yaitu RS Abdi Waluyo, RS Hermina, dan RS Mayapada. Selain itu, Jaka menilai bahwa IKN Nusantara mendapatkan dukungan global karena akan membawa perubahan global, yakni perubahan iklim, biodiversitas, dan sustainable development goals.
IKN Nusantara merupakan kota pertama bahkan satu-satunya di Indonesia yang memiliki peta jalan untuk climate change dan untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim. IKN juga akan menjadi kota 10 menit di mana nantinya masyarakat di IKN Nusantara ditargetkan mampu pulang-pergi dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 10 menit. Jalan tol juga akan dibangun di IKN. Jalan tol ini akan memberikan estimasi waktu perjalanan dari pemukiman ke bandara hanya sekitar 45 menit.
Maka dari itu, masyarakat Indonesia diminta untuk tidak perlu ragu dalam memberikan dukungannya terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara terlebih ketika penyelenggaraan Pemilu telah usai, karena dukungan dari masyarakat internasional sangat luar biasa ke IKN untuk melakukan investasi di ibu kota baru tersebut.
Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan tetap dilanjutkan hingga rampung di tahun 2045. Seluruh pihak baik masyarakat, investor, maupun pihak terkait lainnya tidak perlu khawatir. Meskipun kepemimpinan Presiden Indonesia nantinya akan berganti, pembangunan IKN pasca Pemilu 2024 tidak akan dihentikan demi menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Nusa Bangsa Institute.

Pemerintah Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah Gratis Sampai Sarjana

September 29, 2026

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan

September 29, 2026

Pemerintah Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah Gratis Sampai Sarjana

By Kata IndonesiaSeptember 29, 20260

Pemerintah Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah Gratis Sampai Sarjana Oleh: Miftah Hizyan Agenda pendidikan nasional…

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan

By Kata IndonesiaSeptember 29, 20260

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan Oleh: Rizky Adi Perman Perluasan…

Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Papua melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi

By Kata IndonesiaSeptember 29, 20260

Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Papua melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi Oleh : Yohanes Wandikbo Pendidikan merupakan…

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By Kata IndonesiaSeptember 29, 20260

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.