• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024

Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 February 2024

Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024

Oleh: Nana Gunawan

Pemungutan suara Pemilu baru saja dilakukan dan masyarakat Indonesia kini sedang menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik menjamin bahwa megaproyek IKN Nusantara akan terus berlanjut, terlebih melihat dampak dari pasca Pemilu 2024.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Dini Suryani mengatakan 12 dari 17 partai peserta pemilihan umum mendukung kelanjutan pembangunan IKN Nusantara. Proyek IKN tetap dilanjutkan dalam program kerja Pemerintahan selanjutnya. Dini juga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus melakukan rekognisi keberadaan masyarakat adat atau lokal agar menjamin hak-hak dasar mereka.

Pemerintah memastikan bahwa proses pembangunan IKN lebih mengedepankan demokratis dan dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Pemerintah juga memastikan proses pembangunan IKN tidak akan menambah beban lingkungan yang sudah berat di wilayah tersebut atau memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak pembangunan tersebut.
Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat agar tidak ada lagi khawatiran terkait nasib pembangunan IKN Nusantara setelah pergantian pemimpin Indonesia pada tahun 2024. Potensi gagalnya megaproyek IKN Nusantara sangat minin terjadi karena undang-undangnya sudah ada dan telah didukung oleh 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Dengan bermodalkan Undang-Undang, maka kepastian pembangunan IKN hingga tahun 2045 bisa terus berjalan.
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyatakan banyak investor yang berasal dari luar negeri, menanyakan mengenai kelanjutan proyek pembangunan IKN setelah Pemilu 2024. Bambang menegaskan bahwa hingga saat ini, proyek pembangunan IKN tetap berlanjut karena telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.
Bambang terus meyakinkan para investor bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan karena regulasinya sudah ada dan cukup kuat untuk menjamin kelangsungan pembangunan IKN.
Bambang Susantono juga membeberkan progress teranyar dari pembangunan IKN, bahwa saat ini pembangunan IKN masuk dalam tahap I dari 2022-2024 atau pemindahan tahap awal untuk fungsi Pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa. Lalu, Pembangunan tahap II akan terlaksana mulai 2025 hingga 2029. Di tahap inilah mulai dibangun area inti dari IKN Nusantara termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, pengembangan Kawasan riset dan talenta.
Kemudian, di tahap III pada 2030-2034 akan mulai dibangun pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, Kawasan industri, serta penguatan kota cerdas. Selanjutnya, masuk ke tahap IV tahun 2035 hingga 2039 akan dimulai Pembangunan menyeluruh untuk infrastruktur dan ekosistem tiga kota. Pembangunan ini juga bertujuan untuk percepatan pembangunan Kalimantan.
Dan tahap terakhir yaitu tahap V pada tahun 2040-2045 di mana pembangunan akan difokuskan pada penguatan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua orang. Adapun total investasi yang masuk ke IKN dari non-APBD sampai saat ini adalah Rp42,5 Triliun. Bambang menjelaskan bahwa terdapat 33 perusahaan swasta dan lembaga non-Pemerintah yang sudah memulai Pembangunan di IKN. Badan Otorita juga telah mengantongi 344 pernyataan minat investasi (LOIs). Sehingga, baik investor maupun pihak-pihak terkait lainnya, tidak perlu khawatir akan nasib proyek IKN karena sudah ada legal standing yang memuat kepastian pembangunan IKN Nusantara.
Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menambahkan bahwa IKN telah melakukan groundbreaking sebanyak empat kali sepanjang September 2023 hingga Januari 2024. Pihaknya juga mencatat sudah ada tiga rumah sakit besar ayang akan dibangun di IKN Nusantara yaitu RS Abdi Waluyo, RS Hermina, dan RS Mayapada. Selain itu, Jaka menilai bahwa IKN Nusantara mendapatkan dukungan global karena akan membawa perubahan global, yakni perubahan iklim, biodiversitas, dan sustainable development goals.
IKN Nusantara merupakan kota pertama bahkan satu-satunya di Indonesia yang memiliki peta jalan untuk climate change dan untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim. IKN juga akan menjadi kota 10 menit di mana nantinya masyarakat di IKN Nusantara ditargetkan mampu pulang-pergi dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 10 menit. Jalan tol juga akan dibangun di IKN. Jalan tol ini akan memberikan estimasi waktu perjalanan dari pemukiman ke bandara hanya sekitar 45 menit.
Maka dari itu, masyarakat Indonesia diminta untuk tidak perlu ragu dalam memberikan dukungannya terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara terlebih ketika penyelenggaraan Pemilu telah usai, karena dukungan dari masyarakat internasional sangat luar biasa ke IKN untuk melakukan investasi di ibu kota baru tersebut.
Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan tetap dilanjutkan hingga rampung di tahun 2045. Seluruh pihak baik masyarakat, investor, maupun pihak terkait lainnya tidak perlu khawatir. Meskipun kepemimpinan Presiden Indonesia nantinya akan berganti, pembangunan IKN pasca Pemilu 2024 tidak akan dihentikan demi menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Nusa Bangsa Institute.

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.